Mobil Operasional Desa Tak Terealisasi Kepala Desa Tak Akan Protes

SIDOARJO – Meski nantinya tidak direalisasikan mobil operasional desa (MOD) oleh pemerintah kabupaten (pemkab) Sidoarjo, ketua paguyuban kepala desa M Supriyadi meyakini, lebih dari separuh para kepala desa tidak akan protes. Hal itu diungkapan Supriyadi menanggapi pernyataan ketua DPRD Sidoarjo dalam dialog publik APBD Pro Rakyat bukan untuk dum duman mobil dinas di Cafe Ale Pondok Jati, Senin ( 5/9).

” Setahu saya, tidak pernah kami dari paguyuban kepala desa mengajukan permintaan mobil operasi desa,” ungkap Supriyadi. Lebih jauh, menurut ketua paguyuban kepala desa yang juga kepala desa Trosobo ini, secara pribadi dirinya menolak pemberian mobil operasi desa. Menurutnya, sebaiknya alokasi APBD untuk penuhi pendidikan dan kesehatan gratis.

” Saya tidak munafik, kalo diberi mobil siapa tidak mau.Namun alangkah baiknya di gunakan untuk semestinya lebih dulu ,” tutur kepala desa Trosobo ini. Sementara itu, sebelumnya , ketua DPRD Sullamul Hadi Nurmawan menyampaikan terkait pengadaan mobil operasional desa dan sewa mobil dinas anggota DPRD sebagai bentuk pemkab Sidoarjo ‘menyentuh’ semua aspek dan komponen pembangunan serta pelayanan kemasyarakat. Dirinya secara terbuka, mengajak untuk membandingkan dengan beberapa kabupaten dan kota lain terkait fokus APBDnya.

” Seperti Purwakarta, karena fokus  pada potensi budaya lokal di dinas kebersihan kabupaten Purwakarta hanya berisi 3 alokasi saja. Honor petugas, mobil damkar dan lainya. Di Sidoarjo gak mungkin ini dilakukan,” cetus Wawan panggilan akrabnya,senin (5/9). Menurutnya, pembangunan melalui alokasi APBD adalah pilihan, dan Sidoarjo  memilih menyentuh semuanya.

” Seperti Bina Marga, kalau untuk menangani kondisi eksisting jalan yang ada saja saat ini, paling tidak dibutuhkan 750 milyar.Pengairan, untuk tangani banjir yang ada paling tidak butuh 600 Milyar sendiri. Kalau kita fokus satu dua dinas  saja kan tidak mungkin juga,” tandasnya.

Sementara itu, pembicara lain dalam dialog publik ini , Fatikhul faizun lebih menyoroti  perencanaan anggaran yang semestinya berlandaskan dengan RPJMD dan RPJP sebagai acuan dalam alokasi APBD (had) -ok
Lebih baru Lebih lama
Advertisement