SIDOARJO – Meski nantinya tidak direalisasikan mobil
operasional desa (MOD) oleh pemerintah kabupaten (pemkab) Sidoarjo, ketua
paguyuban kepala desa M Supriyadi meyakini, lebih dari separuh para kepala desa
tidak akan protes. Hal itu diungkapan Supriyadi menanggapi pernyataan ketua
DPRD Sidoarjo dalam dialog publik APBD Pro Rakyat bukan untuk dum duman mobil
dinas di Cafe Ale Pondok Jati, Senin ( 5/9).
” Setahu saya, tidak pernah
kami dari paguyuban kepala desa mengajukan permintaan mobil operasi desa,”
ungkap Supriyadi. Lebih jauh, menurut ketua paguyuban kepala desa yang juga
kepala desa Trosobo ini, secara pribadi dirinya menolak pemberian mobil
operasi desa. Menurutnya, sebaiknya alokasi APBD untuk penuhi pendidikan dan
kesehatan gratis.
” Saya tidak munafik, kalo
diberi mobil siapa tidak mau.Namun alangkah baiknya di gunakan untuk semestinya
lebih dulu ,” tutur kepala desa Trosobo ini. Sementara itu, sebelumnya , ketua
DPRD Sullamul Hadi Nurmawan menyampaikan terkait pengadaan mobil operasional
desa dan sewa mobil dinas anggota DPRD sebagai bentuk pemkab Sidoarjo
‘menyentuh’ semua aspek dan komponen pembangunan serta pelayanan
kemasyarakat. Dirinya secara terbuka, mengajak untuk membandingkan dengan
beberapa kabupaten dan kota lain terkait fokus APBDnya.
” Seperti Purwakarta, karena
fokus pada potensi budaya lokal di dinas kebersihan kabupaten Purwakarta
hanya berisi 3 alokasi saja. Honor petugas, mobil damkar dan lainya. Di Sidoarjo
gak mungkin ini dilakukan,” cetus Wawan panggilan akrabnya,senin (5/9).
Menurutnya, pembangunan melalui alokasi APBD adalah pilihan, dan Sidoarjo
memilih menyentuh semuanya.
” Seperti Bina Marga, kalau
untuk menangani kondisi eksisting jalan yang ada saja saat ini, paling tidak
dibutuhkan 750 milyar.Pengairan, untuk tangani banjir yang ada paling tidak
butuh 600 Milyar sendiri. Kalau kita fokus satu dua dinas saja kan tidak
mungkin juga,” tandasnya.
Sementara itu, pembicara lain
dalam dialog publik ini , Fatikhul faizun lebih menyoroti perencanaan
anggaran yang semestinya berlandaskan dengan RPJMD dan RPJP sebagai acuan dalam
alokasi APBD (had) -ok