TRENGGALEK - Pemkab Trenggalek mengadakan
dialog yang menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan
Indonesia Corruption Watch (ICW) di Pendopo Kabupaten Trenggalek, Rabu (14/9)
berlangsung menarik. LSM dan Kades yang hadir saling mengkritisi kebijakan
masing-masing.
Selanjutnya
Puryono kepala desa Karangturi kecamatan Munjungan ini menyampaikan
kegeramannya pada sikap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) khususnya yang berada
di kabupaten Trenggalek dalam melakukan investigasi lebih didorong pada dendam
pribadi. Pernyataan ini dilontarkan olehnya saat dialog interaktif dalam rangka
transparansi nasional bersama narasumber dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi
dan ICW (Indonesia Coruption Watch), ungkapnya.
Lebih lanjut “Bila kinerja LSM itu untuk
meluruskan atau mengawal anggaran kepada arah yang benar, saya sangat sepakat.
Namun yang saya ketahui LSM di kabupaten Trenggalek ini dalam melakukan kontrol
sosial lebih banyak dilatar belakangi dendam pribadi,” tegasnya.
Dalam hal ini pernyataan tersebut sengaja
dilontarkan Puryono lantaran beberapa menit sebelumnya salah satu peserta
dialog interaktif Nurhadi Sofyan dari LAKI (Laskara Anti Korupsi Indonesia)
dalam sesi tanya jawab dengan para narasumber sempat melontarkan bahwa kinerja
kepala desa se-kabupaten Trenggalek harus mendapat perhatian khusus dari KPK
dan ICW, lanjutnya.
Kemudian “Selama ini kinerja dari pada SKPD
dan kepala desa di kabupaten Trenggalek tidak transparan. Saya mohon KPK untuk
memberi perhatian khusus pada mereka, terutama soal penggunaan alokasi dana
desa,” ungkap Nurhadi dalam dialog.
Menurut Nurhadi SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) dan kepala desa khususnya di Kabupaten Trenggalek, tidak transparan
soal penggunaaan anggaran. Sering kali merasa kesulitan untuk melakukan
kontrol. Nurhadi sempat mencontohkan bahwa SKPD maupuan kepala desa enggan
memberikan informasi soal penggunaan anggaran mereka baik lewat papan pengumuman
atau informasi lainnya yang bisa di ketahui secara jelas oleh publik.
Masih menurutnya “Semestinya para kepala desa
dan SKPD itu memberikan papan pengumuman informasi atau informasi kepada
masyarakat soal penggunaan anggaran mereka,” tegasnya dalam kesempatan bertanya
pada narasumber di pendopo kabupaten Trenggalek.
Hadir dalam dialog interaktif kali ini SKPD,
Kepala desa se kabupaten Trenggalek, LSM, Bupati Trenggalek Emil Dardak, dan
wakil Bupati Trenggalek Moh. Nur Arifin. Dua narasumber yakni Fredy Reynaldo
Hatugaol dari KPK dan Agus Sunariyanto dari ICW. (hrd)