Surabaya Newsweek - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kerapkali menjadikan
jujugan para Kepala Daerah di Indonesia untuk belajar ,keberhasilan Kota
Surabaya dalam menerapkan sistem e-Government, membuka pintu bagi
kota/kabupaten yang ingin mencontoh keberhasilan Surabaya dalam mewujudkan good
governance.
Baru -baru ini Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) datang ke Surabaya untuk melakukan
penandatangan kesepakatan bersama dengan Pemkot Surabaya tentang pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi. Penandatanganan kesepakatan bersama
tersebut dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan Plt Gubernur
Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi di Balai Kota Surabaya. Ikut hadir dalam
acara tersebut, Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai dan Bupati Deli Serdang. Juga
peninjau dari Pemprov Riau.
Tri Rismaharini Walikota
Surabaya,mengatakan, Pemkot Surabaya sudah menghibahkan sistem elektronik
e-government kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh KPK, beberapa
pemerintah kota/kabupaten kemudian diarahkan datang ke Surabaya untuk belajar
banyak perihal e-government tersebut. “Nanti pas ulang tahun Surabaya (31 Mei),
akan ada lebih banyak lagi yang datang. Saya kasihkan semua kalau mereka mau.
Sebab, kalau seluruh Indonesia baik, Indonesia akan bisa sejahtera. Insya Allah
bisa tercapai,” tegas wali kota.
Sebelum penandatanganan
kesepakatan bersama, Wali Kota Tri Rismaharini menyampaikan paparan tentang
sistem e-government di Surabaya. Dia bercerita, penerapan e-government di
Pemkot Surabaya dilakukan pada 2002. Menurutnya, e-government memungkinkan
penghematan anggaran dan waktu. Sebelum penerapan, penyusunan anggaran bisa
memakan waktu 2-3 bulan. Kini, hanya 2-3 hari.
Mantan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga memaparkan tentang
e-Musrenbang yang memungkinkan Pemkot bisa menampung usulan masyarakat via
online. Masyarakat bisa tahu mana usulan yang disetujui dan mana yang tidak
dengan disertai alasan. “Masyarakat bisa menagih bila program yang disetujui
itu belum dilaksanakan,” sambung wali kota.
Wali kota perempuan
pertama di Pemerintah Kota Surabaya ini juga menyampaikan tentang e-budgeting,
e-procurement, e-delivery, e-controlling, e-performance, e-payment, hingga
e-health yang membuat warga Surabaya tidak perlu antre ketika akan mendapatkan
pelayanan kesehatan. Terbaru, Pemkot memiliki layanan perizinan Surabaya Single
Windows (SSW) via aplikasi mobile. Layanan ini membuat warga bisa mengurus
perizinan melalui handphone pintar (smart phone) nya. Bahkan, masyarakat bisa
mencetak sendiri berkas/dokumen perzinan. “Saya selalu sampaikan ke teman-teman
di Pemkot. Kita minimal bisa sejajar dengan kota-kota maju di dunia,” sambung
wali kota Tri Rismaharini.
Pelaksana Tugas (Plt)
Gubernur Sumut, mengatakan, pihaknya datang ke Surabaya untuk melihat langsung
Surabaya yang disebutnya sudah sangat maju. Khususnya di bidang teknologi
informasi. Karenanya, dia tidak heran bila ada banyak kepala daerah yang datang
ke Surabaya untuk belajar. sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat dan
digunakan oleh banyak orang. “Sejak dipimpin oleh Bu Risma, saya melihat banyak
kemajuan di Surabaya. Dan kami perlu banyak belajar, utamanya di bidang
teknologi informasi,” ujarnya.
Tengku Erry Nuradi
menyebut, selain melakukan penandatanganan kesepakatan bersama, Pemprov Sumut
juga mengirim beberapa SKPD untuk melakukan studi orientasi e-government di
Surabaya. Dia berharap, setelah mempelajarinya, Pemprov Sumut dan juga
kabupaten/kota di Sumut akan mengaplikasikan nya. “Karena tidak hanya sistem
yang baik, tetapi juga harus ada komitmen yang kuat. Dan juga ada keberanian
dalam arti tidak takut tekanan. Bila itu bisa dilakukan, saya yakin akan ada
Risma-Risma baru di Medan, Deli Serdang, dan kota/kabupaten lainnya di Sumut.
Itu harapan kami,” sambung pejabat yang rencananya pada Rabu (25/5) ini akan
dilantik menjadi Gubernur (definitif) Sumut.
Sementara Wakil Ketua
KPK, Laode M Syarif mengatakan, KPK memfasilitasi gubernur dan bupati/wali kota
di Sumut untuk datang melihat sistem pemerintahan di Surabaya.
Menurutnya, Bu Risma
telah membagikan informasi yang dibutuhkan agar anggaran dan planning seperti
yang dijalankan di Surabaya. “Yang dilakukan Bu Risma ini transparan. Sistem
yang dilakukan Bu Risma ini mengurangi kesempatan untuk korupsi,” ujarnya.
Menurut pria kelahiran
Makassar ini, semua sistem dan soft were yang dimiliki Pemkot Surabaya, sudah
dihibahkan ke KPK. Oleh KPK, sistem tersebut kemudian disampaikan ke pemerintah
daerah, utamanya bupati/wali kota yang baru terpilih. “Selalu kami bilang,
jalan-jalan ke Surabaya. Supaya bisa lihat bagaima sebuah kota madya itu
berjalan lewat sistem ini. Ini memang tidak dipaksakan. Tapi kami berharap
sistem yang dimiliki Bu Risma bisa diterapkan di seluruh kabupatan/kota di
seluruh indonesia. Sekurang-kurangnya di sembilan provinsi pilot KPK,” sambung
dia.
Sebelumnya, sebanyak 14
kepala daerah juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama kerja sama
jaringan lintas perkotaan bertepatan dengan perayaan Hari Jadi Kota Surabaya
pada 31 Mei 2014 lalu. Penandatangan lintas kerja sama itu yakni Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah, Pemkot Medan, Pemkot Tebing Tinggi, Pemkot Batam, Pemkot
Pekanbaru, Pemkot Depok, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Pemkot Kediri,
Pemkot Banjarmasin, Pemkot Balikpapan, Pemkab Kotawaringin Timur, Pemkot Palu,
Pemkot Makassar dan Pemkab Jayapura.
Ketika itu, kerja sama
yang dilakukan dalam bentuk Pemkot Surabaya memberikan softwere baik
e-budgeting sampai perizinan. Walikota Tri Rismaharini kala itu berujar, tidak
keberatan bila sistem elektronik di Pemkot Surabaya di copy paste kepala daerah
lain. Bahkan dengan free alias gratis. “Ndak apa-apa. Supaya daerah lain juga
maju. Kan ndak bisa Surabaya maju sendiri. Mereka akan bisa merasakan terjadi
penghematan luar biasa, dan itu bisa mereka gunakan untuk melayani masyarakat
dengan lebih baik” ( Ham )