 | |
| Arief Soemarto |
SURABAYA - Pencalonan Wisnu Wardhana ( WW) sebagai calon ketua Hanura Surabaya ternyata tak mendapat dukungan dari 21 Pengurus Anak Cabang ( PAC) Partai Hanura Kota Surabaya. Bahkan ke-21 PAC mengaku optimis bahwa Onny SD Philipus jauh lebih layak di calonkan kembali sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kota Surabaya periode 2016 – 2021 pada mekanisme Muscab, dan diperkirakan bakal lolos verifikasi ,validasi, dari tim verifikasi DPD Partai Hanura Jatim.
Pencalonan Wisnu Wardhana (WW) sebagai Balon (Bakal Calon) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Surabaya Periode 2016-2021 dinilai akan mematik masalah, jika dilakukan secara tidak demokratis. Kebijakan partai harus bersifat fair dan tidak mengakibatkan penghancurkan terhadap partai ini sendiri.
WW yang sebelumnya dinilai tidak pernah berhubungan dengan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Hanura Surabaya yang jumlahnya 31 PAC, diam-diam daftar sebagai Balon Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Hanura Surabaya periode 2016-2021.
Padahal, persyaratan awal untuk maju sebagai Balon DPC Partai Hanura di antaranya harus membawa surat pernyataan dukungan minimal 30% PAC.“Itu pelanggaran pertama yang diduga dilakukan WW. Dia tiba-tiba muncul, daftar, dan baru menggalang dukungan PAC,” kata Muchlis,Ketua PAC Partai Hanura Krembangan,
Muchlis optimis Onny Diperkirakan bakal lolos verifikasi. Sebab, berdasar 8 item syarat wajib bagi calon dari partai telah mampu dipenuhi. Faktanya, Onny SD Philipus bersama pengurus partai berhasil membangun Partai Hanura Kota Surabaya, dan mendapat kepercayaan dari mayoritas jumlah PAC di Surabaya. Pencalonan Onny SD Philipus dianggap telahmendapat dukungan hampir 70 persen dari PAC tersebut berdasar AD/ ART paling berhak dapat rekomendasi dari DPP.
” Jika dilihat dari rekam jejak, kinerja, pengabdian dan kelengkapan dokumen yang diserahkan, maka secara obyektif Onny SD Philipus bakal lolos verifikasi, validasi maupun fit and proper test, di banding calon lain yang belum jelas kerja serta loyalitasnya pada Partai,” imbuh Muchlis.
Berkait dengan fakta fakta kinerja serta kelengkapan dokumen yang telah di terima, sebagai kader partai di bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Muchlis, berpendapat, tim verifikasi yang beranggotakan 7 orang tersebut dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara obyektif, jujur, serta netral.
Pemberian dukungan 21 PAC pada pencalonan petahana Ketua DPC Partai Hanura Kota Surabaya tersebut dapat apresiasi relawan Pos Wiranto Jatim, Arief Soemarto. Menurutnya, dukungan 21 PAC kepada pencalonan Onny SD Philipus tersebut harus dijadikan pijakkan oleh tim verifikasi DPD.
Sebagaimana arahan Ketua umum Partai Hanura Wiranto, dalam berbagai kesempatan meminta kader dan pengurus partai memperhatikan aspirasi PAC. Karena aspirasi PAC merupakan symbol pergerakan arus bawah harus mendapatkan perhatian prioritas, untuk membangun pola demokrasi lebih sehat.
Arief Soemarto memperhatikan dukungan 21 PAC atas pencalonan Onny harus jadi acuan bagi tim verifikasi melaksanakan tugasnya,” Dengan dukungan yang diberikan mayoritas sebetulnya memudahkan kerja tim verifikasi.
Dan kalau dilihat semua syarat sudah dipenuhi ditambah pengabdiannya pada partai selama ini cukup baik. “ jika penjaringan bakal calon ketua berjalan secara fair melalui cara-cara yang bijak, Onny SD Philipus, bakal lolos verifikasi dan dapat rekomendasi dari Pak Ketum Wiranto,” tegas Arief Soemarto.
Agar proses verifikasi dan fit and propert test tetap mengacu pada aturan-aturan partai , Arief Soemarto, bersama 21 PAC pendukung Onny akan mengawal proses verifikasi .” Ya kita akan kawal prosesnya, supaya proses bisa berjalan fair dan sehat tanpa ada intervensi tidak logis, yang bisa memicu kekecewaan teman-teman PAC, yang selama ini berjuang tanpa pamrih untuk kebesaran partai Hanura di Surabaya ” tandas Arief.
Menurutnya, untuk memilih Ketua DPC itu hak prerogatif para PAC, bukan DPD, DPP dan Ketua Umum. Ini karena yang lebih tahu track record calon ketua DPC yang akan bekerja untuk kebaikan masa depan partai Hanura. “Kalau pemilihan atau penunjukan Ketua DPC dipaksakan, tidak berdasarkan aspirasi bawahan atau PAC, bisa blunder, dan berakibat kekecawaan PAC” tandas Arief. (mbeng)