Komisi C Kecewa Kinerja Dinas PUBMP Terkait Banjir




Surabaya  Newsweek - Akibat hujan yang deras dan banyaknya lokasi yang banjir di Kota Surabaya , membuat  Komisi C DPRD Surabaya unjuk bicara dan mengaku kekecewaanya terhadap dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum  Bina Marga dan Pematusan ( DPUBMP ) Pemkot Surabaya, menurut anggota Komisi C  M. Machmud,  berapapun anggaran yang diminta dinas tersebut, guna mengatasi banjir selalu disetujui  kalangan dewan. Namun ironisnya, sampai saat ini masih banyak daerah yang  banjir.

“Berapun anggaran yang diminta DPUBMP untuk mengatasi banjir selalu disetujui kalangan dewan , tapi minggu-minggu kemarin hingga akhir-akhir ini lokasi banjir semakin banyak,” paparnya dengan nada kecewa.

Politisi Partai Demokrat ini menilai , untuk alokasi anggaran pengendalian banjir kurang tepat sasaran, seperti anggaran membeli pompa, mengatasi masalah saluran dan daerah cekung.

“ Kalau saya lihat kurang tepat alokasi anggarannya , karena terbukti  masih banyak banjir dimana – mana , jangan banjir yang dijadikan kambing hitamnya dengan alasan, air pasang atau hujan deras,” tandasnya.

Mahmud menegaskan, jika saluran air berfungsi dengan baik, meski guyuran hujan tinggi, tak ada banjir. Sementara ini ada empat sekolah yang meliburkan siswanya, akibat banjir, bahkan dari pantauannya di kawasan Darmo Indah tinggi genangan hingga 50 cm.

“ Kalau saluran berfungsi dengan baik , maka tidak ada istilah banjir , karena bila banjir dampaknya  akan fatal , seperti empat sekolahan siswanya diliburkan dan macet sehingga menghambat lalu lintas,” katanya.

Ia meminta Dinas PU Bina Marga dan Pematusan mengevaluasi penggunaan anggaran pengendalian banjir, apakah sudah tepat atau belum. Tahun 2016 ini, alokasi anggaran untuk pengendalian banjir mencapai Rp. 550 Milyar.

“Jika Tidak tepat gak ada gunanya, uang itu untuk kepentingan rakyat, jangan sampai mereka harus nguras air, karena genangan air masuk di rumahnya,” tuturnya

Machmud menduga, penyebab banjir lainnya, karena banyak tempat terbuka yang dialih fungsikan untuk kawasan perumahan, seperti yang terjadi di wilayah Banjar sugihan, Surabaya Barat. “Di situ, sekitar 340 hektar tambak diuruk dijadikan perumahan,” katanya.

Ia mengaku heran dengan keluarnya izin pembangunan hunian di area tersebut. Pasalnya warga sekitar khawatir pembangunan perumahan elit di wilayah itu, akan mengakibatkan banjir di daerah sekitar.“Pengembangnya juga membangun perumahan di Surabaya timur dengan mereklamasi Pantai,” ungkap Machmud.

Apabila ada reklamasi, dia memperkirakan akan terjadi banjir di beberapa kawasan, sebab aliran air dari tengah kota ke laut semakin panjang dan jauh.( Ham )
Lebih baru Lebih lama
Advertisement