Surabaya Newsweek - Akibat hujan yang deras dan banyaknya lokasi yang banjir di Kota Surabaya , membuat Komisi C DPRD Surabaya unjuk bicara dan mengaku kekecewaanya terhadap dengan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan ( DPUBMP ) Pemkot Surabaya, menurut anggota Komisi C M. Machmud, berapapun anggaran yang diminta dinas tersebut, guna mengatasi banjir selalu disetujui kalangan dewan. Namun ironisnya, sampai saat ini masih banyak daerah yang banjir.
“Berapun anggaran yang diminta
DPUBMP untuk mengatasi banjir selalu disetujui kalangan dewan , tapi minggu-minggu
kemarin hingga akhir-akhir ini lokasi banjir semakin banyak,” paparnya dengan
nada kecewa.
Politisi Partai Demokrat ini menilai
, untuk alokasi anggaran pengendalian banjir kurang tepat sasaran, seperti
anggaran membeli pompa, mengatasi masalah saluran dan daerah cekung.
“ Kalau saya lihat kurang tepat
alokasi anggarannya , karena terbukti masih banyak banjir dimana – mana , jangan banjir
yang dijadikan kambing hitamnya dengan alasan, air pasang atau hujan deras,”
tandasnya.
Mahmud menegaskan, jika saluran air
berfungsi dengan baik, meski guyuran hujan tinggi, tak ada banjir. Sementara
ini ada empat sekolah yang meliburkan siswanya, akibat banjir, bahkan dari
pantauannya di kawasan Darmo Indah tinggi genangan hingga 50 cm.
“ Kalau saluran berfungsi dengan
baik , maka tidak ada istilah banjir , karena bila banjir dampaknya akan fatal , seperti empat sekolahan siswanya
diliburkan dan macet sehingga menghambat lalu lintas,” katanya.
Ia meminta Dinas PU Bina Marga dan
Pematusan mengevaluasi penggunaan anggaran pengendalian banjir, apakah sudah
tepat atau belum. Tahun 2016 ini, alokasi anggaran untuk pengendalian banjir
mencapai Rp. 550 Milyar.
“Jika Tidak tepat gak ada gunanya, uang
itu untuk kepentingan rakyat, jangan sampai mereka harus nguras air, karena
genangan air masuk di rumahnya,” tuturnya
Machmud menduga, penyebab banjir
lainnya, karena banyak tempat terbuka yang dialih fungsikan untuk kawasan
perumahan, seperti yang terjadi di wilayah Banjar sugihan, Surabaya Barat. “Di
situ, sekitar 340 hektar tambak diuruk dijadikan perumahan,” katanya.
Ia mengaku heran dengan keluarnya
izin pembangunan hunian di area tersebut. Pasalnya warga sekitar khawatir
pembangunan perumahan elit di wilayah itu, akan mengakibatkan banjir di daerah
sekitar.“Pengembangnya juga membangun perumahan di Surabaya timur dengan
mereklamasi Pantai,” ungkap Machmud.
Apabila ada reklamasi, dia memperkirakan
akan terjadi banjir di beberapa kawasan, sebab aliran air dari tengah kota ke
laut semakin panjang dan jauh.( Ham )