BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengadakan (Musrembang) Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahun 2016. Acarah tersebut bertempat di Pendopo Kabupaten Bondowoso dengan tema, peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan rakyat dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan. Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Bondowoso Drs. H. Amin Said Husni, Wabub KH. Salwa Arifin, Ketua DPRD Ahmad Dhafir, Bappeprov yang diwakili oleh Kabid Pengembangan Rigional Jatim Bapak Toni, Forpimda, TNI, Polri, Ketua TP. PKK, Camat, Kepala Desa, LSM, Ormas, Toga (Tokoh Agama) dan Tomas (Tokoh Masyarakat).
Mengawali acara tersebut Ir. Matsakur M,Si, selaku Kepala Bappeda Bondowoso menyampaikan, Musrembang Kabupaten Bondowoso tahun 2016 ini, merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan ditingkat kabupaten untuk melakukan koordinasi, perencanaan pembangunan antar Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan atau Desa yang secara khusus membahas Rancangan. Rencana Kerja Pembanguna Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso tahun 2017 berdasarkan aspirasi daerah, hasil forum SKPD serta Musrembang Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bondowoso.
Forum Musrembang sebagai wahana partisipasi masyarakat untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan keterpaduan langkah untuk mengatasih masalah pembangunan baik yang berskala nasional, regional maupun daerah, ucapnya.
Bappeprov yang di wakili oleh Kabid Pengembangan Regional Jawa Timur Bapak Toni menyampaikan, Musrebang RKPD ini merupakan salah satu pelaksanaan dari amanah undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undan nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Musrembang RKPD ini merupakan tahapan yang harus di lalui pemerintah didalam proses penyusunan dokumin, perencanaan tahunan, masukan seluruh pemangku kepentingan pada forum ini diharapkan, mampu menajamkan proritas pembangunan yang telah di susun Pemerintah Daerah sehingga menghasilkan program kegiatan pembangunan yang efektif, efisien dan bermamfaat bagi seluruh masyarakat di daerah.
Sebagai mana hasil sidang Kabinet di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2016 tercatat beberapa perubahan paradikma perencanaan, pembangunan sebangai mana arahan Bapak Presiden terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan yaitu, anggaran pemerintah harus ber orientasi mamfaat untuk rakyat, prioritas dan pencapaian tujuan. Kedua, kebijakan anggaran harus ber orientasi pada manin forum proritas. Ketiga, semua yang mengatur kegiatan harus jelas peruntukannya. Oleh karena itu untuk mendukung tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan. Maka perencanan dan penganngaran perlu dilakukan secarah holistik, tematik dengan berbasis vasial dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.
Polah pertumbuhan Kabupaten Bondowoso sama dengan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2015 Kabupaten Bondowoso mengalami perlambatan dari 5,08% menjadi 5,05%. Sedangkan Provinsi Jawa Timur mengalami perlambatan dari 5,85% menjadi 5,44%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi paling tinggi dalam struktur ekonomi, di ikuti sektor industri pengolahan dan perdagangan besar eceran dengan total kontribusi ketiganya mencapai 68,80%. Pada empat sektor dominan tidak terjadi penggeseran dalam struktur.
Dalam sektor ekonomi di Kabupaten Bondowoso. Pertanian berkontribusi paling besar dengan kecendrungan makin menurun. Katagori indrustri pengelolahan mengalami kecendrungan menurun. Sedangkan katagori perdaganngan besar dan eceran kontribusinya mengalami peningkatan, berdasarkan data tahun 2014 yang dirilis oleh BPS, pertumbuhan ekonomi dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bondowoso berada di bawah Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan kondisi tersebut untuk Kabupaten Bondowoso adalah, meningkatkan upaya peningkatan IPM yang masih berada rata-rata di bawah Provinsi mengakserelasi pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kuwalitas SDM (Sumber Daya Manusia), meningkatkan akses pemerataan pendidikan dan kesehatan.
Prosentase penduduk miskin Kabupaten Bondowoso tahun 2014 adalah, 14,76% lebih tinggih dibandingkan rata-tara Provinsi Jawa Timur sebesar 12,28%. Terkait dengan kondisi tersebut seyokyanya Kabupaten Bondowoso meningkatkan akselarasi penurunan kemiskinan yang masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Mengakselarasi pertumbuhan ekonomi yang exklusif terutama pada sektor ekonomi unggulan, menyempurnakan program perlindungan sosial, peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan nilai tambah dari komoditi pertanian melalui pengembangan industri primer. (Tok/Hen)