Surabaya Newsweek - Pemerintah Kota Surabaya akan menanggung
seluruh biaya hidup ratusan anggota Gafatar, yang kini ditampung di Transito
Dinas Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jatim, Jalan
Margorejo.
"Kita beri santunan 6 hari untuk biaya hidup mereka dari Pemkot Surabaya," kata Pejabat (Pj) Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno pada wartawan usai rapat koordinasi dengan Forpimda di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Senin (25/1/2016).
Nuriwyatno juga mengungkapkan pihaknya, sedang mencarikan solusi tempat tinggal bagi para anggota Gafatar serta, melakukan kroscek data bagi yang mengaku warga Kota Surabaya.
Menurutnya, mereka akan ditempatkan di rusunawa ,yang masih kosong jika, memang benar buka n warga Kota Surabaya. "Ini yang sekarang kita carikan solusi. Mungkin tempat tinggal di rusun tapi, masih kita diskusikan," tuturnya.
Kemugkinan rusunawa yang akan ditempati para anggota Gafatar, lanjut Nurwiyatno yakni Rusun Romo Kalisari. Namun ia masih belum memastikan. "Rusun mungkin Romo Kalisari," ujar pria yang juga Kepala Ispektorat Jawa Timur ini.
Terkait, dua pegawai Negeri Sipil ( PNS ),yang diduga kuat bergabung dengan Gafatar Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno, memastikan tidak akan melakukan pemecatan .
Namun, demikian sanksi terhadap pelanggaran tidak masuk kerja, dipastikan mendapat sanksi. "Pemkot akan panggil mereka sesuai mekanisme yang ada. Kenapa tidak masuk sekian hari, sekitar proses itu, mereka akan kita periksa," katanya pada wartawan usai rapat koordinasi dengan Forpimda bahas Gafatar di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Senin (25/1/2016).
Dikonfirmasi bagaimana dengan sanksi yang akan diberikan kepada kedua PNS, yang terbukti tidak masuk untuk bergabung dengan Gafatar?
Nurwiyatno dengan tegas mengatkan, tidak akan sampai melakukan pemecatan terhadap kedua PNS tersebut. "Yang jelas dia melanggar tidak masuk kerja. Kalau dari tidak masuk kerjanya tidak sampai pada pemecatan," tegasnya.
Sebelumnya, Achmad Rifau dan Sucipto, keduanya PNS Dinas Kebakaran Kota Surabaya. Keduanya diduga kuat, bergabung dengan Gafatar, sehingga membolos kerja tanpa alasan, bahkan keduanya, mengajak serta, keluarganya seperti istri dan anak anaknya.
Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya, Candra Oeratmangun mengakui, kedua PNS nya sudah tidak masuk kerja. "Iya memang benar, keduanya PNS kami. Untuk Achmad Rifai sudah sebulan dan Sucipto baru seminggu tidak masuk kerja," katanya.
Untuk itu, masih Nurwiyatno Pemkot Surabaya akan melakukan pendekatan persuasif, pada pihak keluarga agar, mau menerima kembali anggota keluarganya yang tergabung Gafatar.
"Kita akan lakukan secara bertahap dan cek data kependudukan apa benar warga Surabaya," katanya pada wartawan, Senin (25/1/2016).
Ia juga meminta kepada media agar, dalam memberitakan tidak terlalu menyudutkan Gafatar. Tujuannya, kata Nurwiyatno, supaya pihak keluarga mau menerima kembali dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga.
Saat ini, lanjut Nurwiyatno, sudah ada sekitar 50-80 jiwa atau 15 keluarga yang akan diambil keluarganya. "Sekarang sudah ada. Kalau sudah siap, akan ada keluarga yang menjemput, sekarang ada 122 warga yang benar asal Surabaya, bahkan sebelumnya mencapai 300 jiwa. Tapi sekarang terus kita cek," pungkas dia. ( Ham )
"Kita beri santunan 6 hari untuk biaya hidup mereka dari Pemkot Surabaya," kata Pejabat (Pj) Wali Kota Surabaya, Nurwiyatno pada wartawan usai rapat koordinasi dengan Forpimda di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Senin (25/1/2016).
Nuriwyatno juga mengungkapkan pihaknya, sedang mencarikan solusi tempat tinggal bagi para anggota Gafatar serta, melakukan kroscek data bagi yang mengaku warga Kota Surabaya.
Menurutnya, mereka akan ditempatkan di rusunawa ,yang masih kosong jika, memang benar buka n warga Kota Surabaya. "Ini yang sekarang kita carikan solusi. Mungkin tempat tinggal di rusun tapi, masih kita diskusikan," tuturnya.
Kemugkinan rusunawa yang akan ditempati para anggota Gafatar, lanjut Nurwiyatno yakni Rusun Romo Kalisari. Namun ia masih belum memastikan. "Rusun mungkin Romo Kalisari," ujar pria yang juga Kepala Ispektorat Jawa Timur ini.
Terkait, dua pegawai Negeri Sipil ( PNS ),yang diduga kuat bergabung dengan Gafatar Penjabat (Pj) Wali Kota Surabaya Nurwiyatno, memastikan tidak akan melakukan pemecatan .
Namun, demikian sanksi terhadap pelanggaran tidak masuk kerja, dipastikan mendapat sanksi. "Pemkot akan panggil mereka sesuai mekanisme yang ada. Kenapa tidak masuk sekian hari, sekitar proses itu, mereka akan kita periksa," katanya pada wartawan usai rapat koordinasi dengan Forpimda bahas Gafatar di Graha Sawunggaling Pemkot Surabaya, Senin (25/1/2016).
Dikonfirmasi bagaimana dengan sanksi yang akan diberikan kepada kedua PNS, yang terbukti tidak masuk untuk bergabung dengan Gafatar?
Nurwiyatno dengan tegas mengatkan, tidak akan sampai melakukan pemecatan terhadap kedua PNS tersebut. "Yang jelas dia melanggar tidak masuk kerja. Kalau dari tidak masuk kerjanya tidak sampai pada pemecatan," tegasnya.
Sebelumnya, Achmad Rifau dan Sucipto, keduanya PNS Dinas Kebakaran Kota Surabaya. Keduanya diduga kuat, bergabung dengan Gafatar, sehingga membolos kerja tanpa alasan, bahkan keduanya, mengajak serta, keluarganya seperti istri dan anak anaknya.
Kepala Dinas Kebakaran Kota Surabaya, Candra Oeratmangun mengakui, kedua PNS nya sudah tidak masuk kerja. "Iya memang benar, keduanya PNS kami. Untuk Achmad Rifai sudah sebulan dan Sucipto baru seminggu tidak masuk kerja," katanya.
Untuk itu, masih Nurwiyatno Pemkot Surabaya akan melakukan pendekatan persuasif, pada pihak keluarga agar, mau menerima kembali anggota keluarganya yang tergabung Gafatar.
"Kita akan lakukan secara bertahap dan cek data kependudukan apa benar warga Surabaya," katanya pada wartawan, Senin (25/1/2016).
Ia juga meminta kepada media agar, dalam memberitakan tidak terlalu menyudutkan Gafatar. Tujuannya, kata Nurwiyatno, supaya pihak keluarga mau menerima kembali dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga.
Saat ini, lanjut Nurwiyatno, sudah ada sekitar 50-80 jiwa atau 15 keluarga yang akan diambil keluarganya. "Sekarang sudah ada. Kalau sudah siap, akan ada keluarga yang menjemput, sekarang ada 122 warga yang benar asal Surabaya, bahkan sebelumnya mencapai 300 jiwa. Tapi sekarang terus kita cek," pungkas dia. ( Ham )