Surabaya
Newsweek- Tanggapan
dingin yang dilakukan oleh Partai
Keadilan Sejahtera (PKS), terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI
Perjuangan) dan Partai Demokrat yang saat ini, sedang melakukan komunikasi
politik acara intens, untuk mengusung Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana,
dalam pertarungan pemilihan walikota pada bulan Desember nanti.
Padahal,
Partai Demokrat sudah menyatakan komitmen bersama bergabung, dalam koalisi
Majapahit. Namum disisi lainnya, Ketua Badan Pemenangan
Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Surabaya, kemarin menyatakan jika saat ini, Demokrat
dan PDI Perjuangan, sedang melakukan komunikasi politik, dan mengusung salah
satu calon demi kerbersamaan membangun kota pahlawan kedepan.
“Yang
kita lihat saat, deklarasi Koalisi Majapahit kemarin Ketua Plt Partai Demokrat
Surabaya hadir di hotel Majapahit, waktu menyatakan komitmen bersama dalam
membangun koalisi bersama,” kata Ketua DPD PKS Kota Surabaya Ibnuh Shobir. Rabu
(1/7).
Pria
yang juga menjadi anggota Komisi D DPRD
Surabaya ini menyatakan. Deklarasi tersebut, dilakukan untuk duduk bersama, dengan
pimpinan partai guna, melakukan komunikasi politik yang sangat sulit sekali.
Jika ketua partai hadir semua dan duduk bersama serta, membuat komitmen bersama
membangun koalisi besar, ini akan menghasilkan langkah yang luar biasa.
“Adanya
koalisi ini bukan untuk menakut-nakuti inchumbent, melainkan mematuhi amanah
dari Undang-undang pemilukada, dalam menciptakan demokrasi, dalam pemilihan Walikota
dan wakil Walikota nanti. ujarnya..
Sembari
menjelaskan, kehadiran Ketua Plt Partai Demokrat dalam deklarasi sudah
mengukuhkan, adanya sebuah komitem dari Partai Demokrat, yang memiliki visi dan
misi bersama bergabung dalam koalisi Majapahit.
“Kehadirian
ketua Demokrat Surabaya di deklarasi Majapahit secara devakto mereka bergabung
namun, mereka malah melakukan komunikasi
diluar dari koalisi, ya itu hak dan pilihan dari Demokrat,” tegasnya.
Masih
menurut Ibnu, Inchumbent jangan takut adanya koalisi Majapahit, yang dibangun
oleh enam partai. Pasalnya, adanya koalisi ini juga bukan untuk menakuti-nakuti,
namun hanya untuk memenuhi persyaratan dalam melakukan pesta demokrasi.
“
Jika didalam Undang-undang memperbolehkan untuk mengusung calon hanya 10 persen
atau lima kursi ya, PKS gak akan susah-sudah bangun koalisi, namum apa yang
telah di amanahkan dalam UU, harus 10 kursi atau 20 persen, mau gak mau harus
membangun koalisi,” ungkapnya. ( Ham
).