Surabaya Newsweek- Munculnya keluhan
dari orang tua siswa ketika, Penerimaan Peserta Dididk Baru ( PPDB ), tingkat
SD, SMP, SLTA, maupun Perguruan Tinggi di Kota Surabaya, yang semakin banyak,
menjadi perhatian khusus Komisi D Surabaya, sehingga muncul gagasan bahwa ,
sekolah Negeri untuk siswa Keluarga Miskin
( Gakin ) dan memperdayakan, sekolah Swasta untuk keluarga, yang berasal dari
keluarga menegah ke atas.
Banyaknya, orang tua siswa yang harus menelan rasa kekecewaan, hanya karena
anaknya tidak mendapatkan bangku di sekolah yang dituju. Apalagi bagi calon
siswa yang berasal dari keluarga miskin, karena merasa tidak mampu, untuk bisa
bersekolah di swasta lantaran faktor biaya.
Imbasnya, saat gagal mendapatkan
bangku sekolah yang dituju justru, mempengaruhi psikoligis calon siswa. Karena
tak sedikit yang akhirnya, merasa depresi dan merasa rendah diri, hanya karena
tidak masuk di sekolah yang dianggapnya favorit.
anggota Komisi D DPRD Surabaya Sugito,
yang membidangi Pendidikan dan Kesra mengatakan, meskipun di Surabaya telah diberikan
anggaran yang cukup untuk pendidikan, namun masih dianggap belum bisa
memberikan fasilitas pendidikan yang layak bagi seluruh warganya.
“ Untuk itu, saya memberikan
apresiasi kepada Diknas Surabaya, yang telah berhasil menyelenggarakan PPDB
online dengan lancar, namun disisi lain, sampai hari ini saya telah mendapatkan
banyak keluhan dari masyarakat terkait PPDB, utamanya dari keluarga miskin yang
gagal dalam proses PPDB.” Jelasnya.
Masih Sugito, pemerintah juga harus
memikirkan calon siswa yang gagal, dalam PPDB sekolah negeri, utamanya yang
berasal dari keluarga miskin (Gakin). Kerena, merupakan hak mendasar sebagai
warga Negara, untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Kalau tidak ada solusinya, lantas
mau dikemanakan mereka itu, lha wong dari keluarga miskin, tentu tidak mungkin
bisa bersekolah di swasta karena, faktor biaya yang sangat besar , kalau
fenomena ini terus dibiarkan, berarti pemerintah tidak berhasil memberantas
kebodohan,” tandasnya.
Menurut Sugito, solusi yang paling tepat,
dengan cara membuat seluruh sekolah negeri, menjadi tempat sekolah siswa yang
berasal dari keluarga miskin, sementara yang berasal dari keluarga mampu, di
arahkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah swasta.
“Sekolah milik pemerintah di
Surabaya itu jumlahnya tidak banyak, bahkan lebih banyak swasta meskipun,
kondisinya masih banyak yang memprihatinkan, maka menjadi tugas pemerintah,
untuk memberdayakan sekolah swasta ini, dengan kemampuan APBD dan APBN, dengan
demikian, sekolah negeri tidak lagi menjadi favorit, karena berlabel sekolah
untuk warga miskin,” tambahnya.
Menurut Sugito Gagasan ini, bukan hanya serta merta gagasan
kosong saja, akan tetapi, sudah diterapkan dinegara maju seperti , di Belgia,
Nederland, Luxemberg (Benelux). Kini warga Negara ini justru, menghindari anaknya
bersekolah di sejumlah sekolah negeri karena, tidak ingin di cap sebagai
keluarga yang berstatus miskin. ( Ham )