Surabaya Newsweek- Akhirnya nama Risma yang diusung melalui partai PDIP ,
secara resmi akan diumumkan di akhir bulan Juni 2015, namun ketua DPC PDI
Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana mengisyaratakan bahwa, rekom DPP
menunjuk pasangan Risma- Whisnu, sebagai Bacakada di Pilkada Surabaya 2015,
telah turun. Namun ironisnya , hingga kini Risma masih berstatus PNS, bahkan
banyak omongan sumbang , bahwasanya Risma akan dijadikan korban politik , untuk
mendongkrak popularitas PDIP , dalam arena Pilkada Tahun 2015.
Whisnu Sakti Buana Ketua DPC PDI
Perjuangan Kota Surabaya, mengatakan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan
penggerak PDIP di Sukolilo dan Rungkut, dalam acara buka puasa bersama, Selasa
(23/6/15), di Gedung Wanita Jalan Kalibokor Selatan, bahwa untuk rekomendasi calon walikota-calon wakil
walikota Surabaya akan segera turun.
"Saya mohon doa restu kepada seluruh warga Kota Surabaya sehubungan dengan mau turunnya rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Jika tidak ada aral melintang, sebelum akhir Juni ini akan turun. Rekomendasi itu bakal mengajukan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dalam Pilkada Surabaya, 9 Desember nanti," kata Whisnu, yang juga Wakil Walikota Surabaya itu.
"Saya mohon doa restu kepada seluruh warga Kota Surabaya sehubungan dengan mau turunnya rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Jika tidak ada aral melintang, sebelum akhir Juni ini akan turun. Rekomendasi itu bakal mengajukan Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dalam Pilkada Surabaya, 9 Desember nanti," kata Whisnu, yang juga Wakil Walikota Surabaya itu.
Ia mengakui, keputusan DPP PDIP ,bakal
sangat mempengaruhi peta dan konstelasi politik di Kota Surabaya. "Kami sadar,
keputusan PDI Perjuangan akan menjadi barometer penting percaturan politik di
Surabaya. Justru dengan keputusan itu, maka segera muncul kepastian politik
bagi semuanya," kata Whisnu.
Ia menegaskan, kepentingan partainya
adalah jelas, yakni menjaga kelangsungan pemerintahan Kota Surabaya yang sudah
selama 15 tahun di bawah PDIP. Itu dimulai era pemerintahan Bambang DH, sejak
tahun 2000, ketika menjadi wakil walikota kemudian menjadi walikota Surabaya
selama 2 periode kemudian diteruskan Risma sampai saat ini.
"Semoga berkat perjuangan kita
semua, pemerintahan Kota Surabaya tetap dipimpin oleh PDI Perjuangan. Semua
menyaksikan, selama 15 tahun Kota Surabaya telah banyak berubah, berbenah dan
semakin baik di semua sektor kehidupan," kata Whisnu.
Berdasarkan informasi yang berhasil
dihimpun media ini, rekomendasi sudah turun sejak Senin malam 22 – 06 – 2015,
dan rekomendasi tersebut diantar langsung oleh dua orang kepercayaan dari putri
Bung Karno yakni Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
Sayangnya, hingga saat ini status
PNS Tri Rismaharini masih menjadi pertanyaan berbagai kalangan, karena secara
aturan, seharusnya sudah mengundurkan diri sejak menerima KTA parpol dan
terdaftar sebagai calon Bacakada di PDI Perjuangan Surabaya.
Spekulasipun mulai bermunculan, beberapa pihak mengatakan jika PDI Perjuangan memberikan ruang yang longgar kepada Risma terkait aturan di intern PDIP bahwa Bacakada yang bakal diusung sudah harus berstatus resmi sebagai kader dengan bukti KTA.
Spekulasipun mulai bermunculan, beberapa pihak mengatakan jika PDI Perjuangan memberikan ruang yang longgar kepada Risma terkait aturan di intern PDIP bahwa Bacakada yang bakal diusung sudah harus berstatus resmi sebagai kader dengan bukti KTA.
Artinya, PDI Perjuangan bisa saja
mengabaikan, sehingga Risma yang masih berstatus PNS bisa tetap melenggang
sebagai Bacakada di di PDI Perjuangan, karena menganggap bahwa hal itu menjadi
domain pemerintah yakni Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negera dan Reformasi
Birokrasi (Kemen PAN&RB).
( Ham )