KPU diminta petakan wilayah rawan konflik Pilkada



Surabaya Newsweek  - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mendapat sejumlah masukan dan kritik membangun dalam upaya menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya 2015 secara lebih baik dan berintegritas.

Masukan dan kritik cerdas itu secara bergelombang disampaikan oleh sejumlah pimpinan media dan redaktur media baik cetak, radio, televisi dan online di Kota Surabaya yang diundang secara khusus oleh KPU Kota Surabaya dalam rangka Gathering Pimpinan Media, pada Rabu (3/6/15).

Pimpinan Media Berita.Jatim.com, Ainur Rohim menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada 2015 sangat berbeda dengan pelaksanaan pilkada-pilkada periode sebelumnya baik di era Orde Baru maupun di era reformasi.

Air, panggilan akrab, Ainur Rohim yang juga menjabat Wakil Ketua PWI Jawa Timur itu mengatakan bahwa peraturan dan regulasi yang mengatur pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 telah berubah secara drastis.

"Pilkada serentak 2015 kali ini sangat berbeda, dan dari sisi regulasi sangat berubah total dari aturan pilkada sebelumnya. Karenanya, KPU dituntut sangat aktif untuk mensosialisasikan bukan hanya soal tahapan semata, tetapi juga seperangkat aturan yang dinilai lebih njelimet agar masyarakat lebih paham," ungkap Air.

Air juga meminta agar KPU secara lebih seksama melakukan proses pemetaan untuk semua wilayah terkait partisipasi pemilih dan juga terkait tingkat kerawanan konflik yang bakal muncul.
"KPU perlu memiliki secara utuh peta wilayah rawan konflik yang ada di Kota Surabaya. Ini perlu diingat dengan segenap aturan yang baru dan relatif njelimet itu maka potensi konflik sangat mungkin terjadi. Untuk itu bila memiliki peta wilayah rawan konflik hasil survei yang dilakukan KPU maka potensi konflik sejak awal akan bisa diminimalisir," terang Air.

Redaktur Harian Jawa Pos Firza Syahroni menyatakan pihaknya sering menemukan data penduduk yang tidak sama antara kartu penduduk dan Kartu Keluarga dengan data kependudukan yang ada di instansi terkait.

"Sinkronisasi data pemilih ini menjadi sangat penting karena hal ini juga sangat rawan bila tidak ditertibkan oleh KPU. KPU Kota Surabaya perlu secara serius untuk melakukan pendataan ulang dan melakukan verifikasi data pemilih yang telah ada. Agar bisa menghindari data pemilih ganda atau pemilih siluman yang sering dikeluhkan," kata Oni panggilan akrab Firzan Syahroni.

Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Nur Syamsi, S.Pd menyatakan apresiasinya dengan masukan serta kritik membangun yang dilontarkan oleh sejumlah pimpinan media dan redaktur media massa di Kota Surabaya.

"Hubungan timbal balik yang berprinsip simbiosis mutualisme mesti terbangun antara KPU Kota Surabaya dan media secara baik. KPU Surabaya sangat butuh kritik dan masukan agar pelaksanaan pilkada Kota Surabaya bisa berjalan lebih maksimal dan menghasilkan hasil kepemimpinan yang berintegritas," kata Syamsi.

Di sisi lain, Purnomo Satriyo Pringgodigdo, SH, MH, Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Hukum, Pengawasan, SDM, dan Organisasi menyatakan sebenarnya pihaknya telah mengajukan sejumlah agenda yang juga merupakan masukan dari media center KPU Kota Surabaya terkait upaya pemetaan potensi konflik dan tingkat kerawanan lainnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data, Nurul Amalia menyatakan, pihaknya akan melakukan proses verifikasi data kependudukan termasuk data pemilih setelah mendapatkan data pemilih secara nasional dari KPU Pusat.

"Proses verifikasi data pemilih akan dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dengan melakukan coklit hingga ke tingkat rumah tangga. Data hasil verifikasi itu nantinya akan dijadikan dasar untuk menetapkan DPT," kata Nurul.

Nurul menambahkan, KPU Kota Surabaya akan sangat berhati-hati dalam melaksanakan proses pendataan serta verifikasi data pemilih. "Intinya KPU akan mengedepankan aspek kehati-hatian agar dapat mendapatkan data pemilih yang valid dan maksimal khususnya menghindari adanya pemilih ganda namun sangat ramah untuk memberi ruang kepada setiap warga Kota Surabaya agar bisa menggunakan hak pilihnya secara benar," ujarnya. ( Ham )







Lebih baru Lebih lama
Advertisement