Surabaya
Newsweek - Adanya Deklarasi 6 parpol di
Surabaya yang digelar senin ( 29/ 6 ) di Hotel Mojopahit Surabaya, di tanggapi
positip oleh PDI Perjuangan Surabaya dan berharap bisa benar-benar memunculkan
pasangan calon Bacakada untuk Pilkada Surabaya 2015. Karena jika tidak, maka
Walikota akan dijabat seorang PJ dalam waktu yang lama, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan Kota Surabaya mendatang tidak bisa berjalan
sebagaimana yang diamanatkan rakyat.
Adi Sutarwijono, Ketua Bappilu DPC
PDI Perjuangan Kota Surabaya mengatakan bahwa, sudah seharusnya elemen
masyarakat yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai partai, lebih memikirkan
kepentingan rakyat, sehingga bisa turut menciptakan tata pemerintahan yang
baik.
“Kalau sudah berani mendeklarasikan
sebagai partai politik, harusnya punya tanggung jawab terhadap terselenggaranya
pemerintahan dan kepentingan masyarakat,” tantang Awi panggilan akrabnya.
(29/6/15).
Masih Awi, soal deklarasi koalisi 6
partai, ia ( Awi – Red ) meminta agar, seluruh pimpinan partai hendaknya, bisa
bersikap kstaria dalam kompetisi Pilkada, dengan tetap memunculkan jago
Bacakadanya, apapun hasil akhirnya.
“Seharusnya para pimpinan partai
politik bersifat kstaria, dengan tetap memunculkan calon di Pilkada, sebagai
bentuk tanggung jawab, apapun hasilnya, jangan hanya gembar- gembor untuk
kemenangan saja, tetapi tidak pernah bisa menerima kekalahan,” sindirnya.
Awi menjelaskan, dilihat dari
sejarah PDIP, dalam konteks Pilkada sebelumnya, baik itu dari Pilgub maupun
Pilkada Kab/Kota di wilayah lain, meskipun kami sudah mengetahui tidak punya
ekspetasi kemenangan, tetapi tetap menurunkan rekom untuk pasangan Bacakada.
Menurut Awi, akibat dari gagalnya
sebuah Pilkada, akan berdampak fatal terhadap penyelenggaraan pemerintahan,
yang sedang berjalan, dan yang dirugikan tetap masyarakat pemilih.
“Kalau sampai Pilkada gagal dan
dampaknya mundur, maka APBD 2016, tidak bisa dibahas, karena untuk membahasnya
berdasarkan RPJMD, yang mengacu kepada visi dan misi Walikota, sementara posisi
walikota digantikan PJ.
“Dengan demikian, seluruh program
pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dan pembangunan kota surabaya
terhenti, sehingga gagalnya Pilkada sama halnya dengan merampok kepentingan
masyarakat,” tambahnya. ( Ham )