Hal tersebut dia sampaikan di sela-sela Rapat Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya 2015 di Hotel Singgasana, Surabaya, Jumat (29/5/2015). Agenda yang diikuti 155 anggota PPK itu sendiri akan berlangsung hingga Minggu (31/5/2015).
Dari 19 daerah di Jatim yang akan menyelenggarakan Pilkada, Eko Sasmito menilai, KPU Surabaya itu masuk dalam kategori yang sangat siap, apalagi soal anggaran pilkada, tak lagi menjadi masalah setelah, ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Sekarang tinggal bagaimana teknis di lapangan yang dijalankan. Surabaya sudah berpengalaman dalam hal itu. Jadi tinggal jalan saja. Beban politik, seperti soal waktu dan aturan diambil alih oleh KPU Pusat,” ungkapnya.
Pernyataan Eko perihal beban politik ini, salah satunya terkait hal-hal seperti dualisme kepemimpinan partai.
"Kita kan tunggu ketentuan dari KPU Pusat. Nanti pas ada masalah ketika pendaftaran, barulah tinggal menunggu keputusan KPU Pusat. Kita di dearah tinggal mengikuti instruksi dari atas saja,” lanjutnya.
Lebih jauh, mantan Ketua KPU Surabaya ini mengomentari pula belum cairnya anggaran pilkada di sejumlah daerah lain di Jatim. Menurut dia, tanggal 3 Juni 2015 adalah batas maksimal untuk pencairan anggaran.
"Kalau tidak, ya ada kemungkinan bakal ditunda. Sebab konsekuensi terbengkalainya anggaran ini, dampak yang jelas di depan mata adalah tertundanya seluruh tahapan Pilkada," tambahnya.
Sementara itu, terkait raker yang diselenggarakan bersama PPK dari 31 kecamatan se-Surabaya, menurut Eko sangat penting pelaksanaannya karena dengan demikian anggota PPK bisa memahami dan mengenal peraturan perundangan tentang Pemilihan Kepala Daerah.
“Secara psikologis, keahlian mereka ini semakin bertambah dan memperkuat kesiapan KPU Surabaya. Dengan sebagian besar wajah baru dan idealisme baru pula, integritas PPK akan semakin meningkat," pungkasnya. ( Ham )