Surabaya Newsweek - Inisiatif pemkot menghadirkan layanan
perizinan terpadu di balai kota beberapa waktu lalu tidak disia-siakan warga.
Selama tujuh hari pelaksanaan, sejak 24 April hingga 5 Mei 2015, tercatat
sebanyak 923 pemohon mengurus izin di kantor pusat pemerintah kota Surabaya
itu.
Sebagai informasi, dalam layanan
terintegrasi tersebut pemkot mendatangkan 9 satuan kerja perangkat daerah
(SKPD). Di antaranya, dinas PU cipta karya dan tata ruang, badan lingkungan hidup
(BLH), dinas kebudayaan dan pariwisata, dinas perdagangan dan perindustrian
serta dinas pengelolaan bangunan dan tanah (DPBT).
Di samping itu, ada pula dinas
kesehatan, dinas bina marga dan pematusan, dinas perhubungan dan dinas
kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil)
Berdasar data yang dihimpun Bagian
Organisasi dan Tata Laksana (ortala), kebanyakan warga mengurus dokumen-dokumen
kependudukan. Dengan kata lain, stan dispendukcapil adalah yang paling ramai
dikunjungi warga. Rinciannya, 236 pengurusan akta kelahiran dan 74 pengurusan
akta kematian. Di luar itu, tercatat 126 orang mendatangi desk dispendukcapil guna menanyakan informasi seputar kependudukan.
Kabag. Ortala Ifron Hady Susanto
mengatakan, pengurusan dokumen kependudukan memang sangat mendominasi dalam
layanan perizinan kali ini. Menurut dia, angka kunjungan warga ke desk dispendukcapil mencapai 47 persen
dari total kunjungan. “Total layanan integrasi ini dimanfaatkan 923 pemohon,”
kata Ifron.
Selain dokumen kependudukan, izin
pemakaian tanah (IPT) DPBT tampaknya juga cukup ‘laris’. Sedikitnya 192 warga
datang ke balai kota untuk perpanjangan maupun rekomendasi IPT. Sedangkan
aktivitas pembayaran rumah susun (rusun) jumlahnya mencapai 58 orang.
Kalangan pengusaha/pebisnis tampaknya
tak ingin ketinggalan. Buktinya, 108 pengurusan izin berkaitan dengan
disperdagin. Antara lain, 67 kajian sosial ekonomi (sosek), 34 izin prinsip, 4
surat izin usaha perdagangan (SIUP), 2 tanda daftar perusahaan (TDP), dan 1
izin usaha industri (IUI). “Informasi yang kami himpun, mayoritas pengurusan
izin di disperdagin adalah terkait minimarket atau toko swalayan,” imbuh dia.
Secara keseluruhan, dispendukcapil
menjadi SKPD yang paling banyak dimanfaatkan warga dalam layanan perizinan
terintegrasi kali ini. Pada urutan kedua dan ketiga, masing-masing dihuni oleh
DPBT dan disperdagin.
Ifron mengatakan, pemkot akan
mengevaluasi pelaksanaan layanan perizinan terpadu di balai kota. “Kami akan
evaluasi bersama SKPD-SKPD terkait. Tidak menutup kemungkinan layanan serupa
akan kembali digelar. Yang pasti, jika dilaksanakan akan kami sosialisasikan
melalui media,” pungkas mantan Kabag Kerjasama Pemkot Surabaya ini. ( Ham )