Surabaya- Newsweek- Kepemimpinan
Jokowi- JK menuai protes keras dari Mahasiswa di Surabaya yang menilai bahwa, selama enam bulan mengendalikan
pemerintahan ternyata, banyak kebijakan strategis yang tidak berpihak kepada kepentingan
rakyat, supremasi hukum yang amburadul, diplomasinya lemah, tak mampu
melindungi dan menjaga kedaulatan Negara dan tak bisa menjaga stabilisasi harga
pangan dan bahan pokok.
Kelompok
forum aksi mahasiswa dan alumni UPN Veteran Jatim (FAMA-UPN “Veteran” Jatim),
mendatangi gedung DPRD Surabaya Jl Yos Sudarso Surabaya untuk menyampaikan,
sejumlah tuntutannya terkait pemerintahan Jokowi-JK yang dianggapnya tidak lagi
pro rakyat bahkan, lemah di mata dunia.
Salah
satunya harga BBM yang tidak stabil dan berimbas kepada harga bahan pokok dan
pangan, akibatnya, semakin menurunkan daya beli masyarakat. Terus melemahnya
nilai tukar rupiah terhadap dollar US, yang berakibat semakin melemahnya
kekuatan perekonomian Negara. Konflik KPK vs Polri yang terkesan mengacak-acak
supremasi hukum , justru melemahkan semangat pemberantasan tindak pidana
korupsi.
Tidak
hanya itu, pemerintahan Jokowi-JK, juga dianggap gagal mempertahankan
kedaulatan Negara dengan bukti, keberadaan pulau Natuna yang memiliki cadangan
minyak sekitar 213 miliar barel dan 2 kuadrilium cubic gas alam ternyata, telah
diklim oleh Tiongkok bahwa 90%, wilayah Natunan adalah bagian dar negaranya.
“Dimana
ketegasan Presiden Jokowi sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, jangan
bertindak seperti petugas partai, sudah cukup kami melihat, sudah saatnya, kita
bangkit dari tidur panjang untuk kembali menuntut janji-janjinya saat
berkampanye,” teriak juru bicara aksi di depan gedung DPRD Surabaya. (31/3/15)
Dalam
selebarannya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintahan
Jokowi-JK, antara lain, Kembalikan supremasi hukum sebagai panglima
keadilan di negeri ini, Hentikan segala bentuk pelemahan terhadap
supremasi hokum, Stabilkan harga bahan-bahan pokok,
Turunkan
harga BBM, Lindungi hak
cipta karya anak bangsa, Turunkan tariff dasar listrik,
Stop import, lindungi pangan local,
Lindungi
dan selamatkan pulau Natuna dari klim pihak asing, Perkuat diplomasi
dengan Negara lain, Kembalikan
independensi media massa.( Ham )