Proyek Normalisasi Kali Lamong Kucurkan Dana APBN

Surabaya Newsweek- Dampak  banjir ketika musim hujan di wilayah Kelurahan Tambakdono, yang menjadi langganan genangan air , di tambah lagi luapan Kali Lamong, memperparah keadaan warga sekitar Tambakdono, namun demikian Pemkot Surabaya tidak tinggal diam , melalui Hearing di DPRD Surabaya di Komisi C,  menuai kesepakatan bahwa, untuk mengantisipasi melakukan langkah dengan cara menganggarkan nilai Proyek normalisasi Kali Lamong yang diambil melalui dana APBN.

                                                                          
Selain Kadis PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, hearing di komisi C DPRD Surabaya, juga dihadiri sejumlah pejabat BBWS yang datang langsung dari Solo. Hasilnya, Pemkot Surabaya dan BBWS saling bersepakat untuk memulai proyek normalisasi dengan dana APBN, namun lahan di siapkan oleh Pemkot Surabaya yang dibantu oleh Pemprov Jatim.

Wakil ketua komisi C HM Buchori, sebagai pimpinan rapat mengatakan, jika pelaksanaan normalisasi Kali Lamong tidak bisa ditunda lagi, sebab sangat menggangu terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya, terutama saat musim hujan tiba.

“sengaja kami mengundang pihak BBWS secara langsung dari Solo agar segera menemukan solusi yang cepat terkait apapun yang menjadi kendala di lapangan, karena kondisinya tidak bisa ditunda tunda,” ucapnya. (17/2/15)

Politisi asal partai PPP ini juga meminta kepada dinas PU BMP Kota Surabaya,, untuk segera menyiapkan lahan yang dibutuhkan, untuk normalisasi Kali Lamong karena, merupakan kebutuhan dasar pelaksanaa infra strukturnya.

Dalam hal ini, Erna Purnawati Kadis PU BMP Kota Surabaya mengatakan, bila  pihaknya telah siap, untuk pembebasan lahan dianggap tidak ada masalah pasalnya, hampir mayoritas merupakan lahan hasil dari ruislag Tanah Kas Desa (TKD).

“Karena lahan disekitar Kali Lamong hampir mayoritas merupakan hasil ruislag, Tanah Kas Desa (TKD) maka, Pemkot Surabaya tidak menemui kendala soal pembebasannya, meskipun, kami juga terpaksa harus membayar sebidang lahan milik perseorangan yang telah memilik petok D,” ungkapnya.

Sementara ,Yudi Yuwono Kepala BBWS mengatakan bahwa, proyek normalisasi Kali Lamong sudah di programkan dan merupakan pembangunan infra struktur, yang berstatus multi years dari tahun 2015 sampai 2019.

“Jangka pendek, kami akan melakukan pembuatan tanggul karena, menurut pemkot Surabaya sebagai antisipasi awal, untuk Kali Lamong saja, panjangnya kurang lebih satu kilometer, kami hanya berharap agar pihak pemerintah daerah yang dalam hal ini Pemkot Surabaya, Lamongan, Gresik dan Pemprov Jatim sudah benar benar menyelsaikan pembebasan lahannya,” Ucap Yudi. ( Ham )


Lebih baru Lebih lama
Advertisement