Langkah ini
terpaksa dilakukan karena, pihak Pemkot telah melayangkan surat peringatan
kepada pengembang hingga tiga kali. Bahkan, surat peringatan dari DCKTR itu
terakhir dilayangkan pada akhir 2014 lalu.
"Tapi hingga kita layangkan surat peringatan yag ketiga, tidak ada niatan baik dari pengembang untuk mengembalikan fasum. Padahal ada yang sudah kita peringatkan sejak setahun yang lalu," ujar Eri Cahyadi Plt Kepala Dinas DCKTR.
Eri menjelaskan, pihaknya mempersilakan penghuni perumahan atau warga setempat bisa melaporkan ke Pemkot bila, pihak developernya belum menyerahkan fasumnya. Selanjutnya pihak Pemkot akan melakukan perbaikan serta, perawatan terhadap fasum yang diserahkan oleh warga tersebut.
"Untuk itu kami sampaikan ke publik, nama-nama pengembang serta developer yang nakal. Dimana mereka tidak menyerahkan fasumnya sampai saat ini. Warga silakan lapor ke Pemkot, bila fasumnya belum diserahkan oleh pengembang," tandas Eri.
Ditanya apa sanksi yang akan dijatuhkan Pemkot untuk para pengembang nakal yang tetap tidak menyerahkan fasumnya , Eri Cahyadi menegaskan, bahwa para pengembang itu akan diblack list.
"Jadi 15 pengembang nakal ini tidak akan bisa mendapatkan ijin lagi dari kami, bila ingin mengajukan ijin terkait perumahan. Sebab mereka sudah diblack list karena kasus fasum tersebut," tegasnya.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri mendukung sikap tegas, yang akan dilakukan pihak DCKTR ,kepada pengembang nakal. Karena, para pengembang tersebut berlaku seenaknya sendiri dan cenderung ingkar janji.
"Kami dukung apa yang akan dilakukan oleh Eri Cahyadi. Kalau perlu pengembangnya diberikan sanksi," tandas Syaifuddin. ( Ham )
"Tapi hingga kita layangkan surat peringatan yag ketiga, tidak ada niatan baik dari pengembang untuk mengembalikan fasum. Padahal ada yang sudah kita peringatkan sejak setahun yang lalu," ujar Eri Cahyadi Plt Kepala Dinas DCKTR.
Eri menjelaskan, pihaknya mempersilakan penghuni perumahan atau warga setempat bisa melaporkan ke Pemkot bila, pihak developernya belum menyerahkan fasumnya. Selanjutnya pihak Pemkot akan melakukan perbaikan serta, perawatan terhadap fasum yang diserahkan oleh warga tersebut.
"Untuk itu kami sampaikan ke publik, nama-nama pengembang serta developer yang nakal. Dimana mereka tidak menyerahkan fasumnya sampai saat ini. Warga silakan lapor ke Pemkot, bila fasumnya belum diserahkan oleh pengembang," tandas Eri.
Ditanya apa sanksi yang akan dijatuhkan Pemkot untuk para pengembang nakal yang tetap tidak menyerahkan fasumnya , Eri Cahyadi menegaskan, bahwa para pengembang itu akan diblack list.
"Jadi 15 pengembang nakal ini tidak akan bisa mendapatkan ijin lagi dari kami, bila ingin mengajukan ijin terkait perumahan. Sebab mereka sudah diblack list karena kasus fasum tersebut," tegasnya.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri mendukung sikap tegas, yang akan dilakukan pihak DCKTR ,kepada pengembang nakal. Karena, para pengembang tersebut berlaku seenaknya sendiri dan cenderung ingkar janji.
"Kami dukung apa yang akan dilakukan oleh Eri Cahyadi. Kalau perlu pengembangnya diberikan sanksi," tandas Syaifuddin. ( Ham )