Surabaya Newsweek – Luapan banjir yang melanda warga
Tambakdono Kecamatan Pakal, mendapat
atensi serius dari dua pemerintah daerah, yakni Pemkot Surabaya dan Pemkab
Gresik. Pasalnya, kedua wilayah tersebut sama-sama terdampak cukup parah. Guna
menemukan solusi terhadap problem klasik ini, rapat koordinasi digelar di balai
kota Surabaya pada Selasa (10/2).
Rapat yang dipimpin oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini
dan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Turut hadir, sejumlah anggota DPRD
Kota Surabaya, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, serta jajaran
samping dari kejaksaan dan kepolisian.
Walikota Tri Rismaharini mengawali pertemuan dengan
penjelasan upaya-upaya yang telah ditempuh pemkot. Sejauh ini, pemkot telah
melakukan penguatan tanggul. Namun, tanggul yang dibangun hanya pada lokasi
yang secara administratif berada di wilayah Kota Pahlawan. Repotnya, problem
luapan Kali Lamong ini bukan merupakan masalah satu kota/kabupaten saja.
Melainkan, mencakup lintas wilayah mulai dari hulu hingga muara sungai.
“Kami bangun sendiri tanggul itu tapi kalau pada dasarnya
Kali Lamong itu dangkal, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya kami
berharap bantuan dari BBWS mengurus masalah sungainya,” kata Risma -panggilan
akrab Tri Rismaharini-.
Menurut Bupati Gresik Sambari, tanggul bukan satu-satunya jalan
keluar untuk masalah ini. Pengerukan Kali Lamong mutlak diperlukan. “Pada
intinya dalam forum kali ini kami meminta kesanggupan BBWS menangani problem
ini,” tuturnya.
Walikota Risma memaparkan, kondisi warga yang terdampak
banjir. Dia mengatakan, banjir akibat luapan Kali Lamong yang terjadi tahun
demi tahun telah mempengaruhi kondisi psikologis warga. Tak sedikit warga yang
bersikap apatis karena merasa terbiasa dengan kondisi tersebut.
“Kasihan warga pak. Kondisi saat ini di daerah Gendong masih
belum surut. Mayoritas warga mengalami banyak kerugian akibat gagal panen
karena tambak dan sawahnya rusak,” ujar Risma dengan nada emosional.
Walikota juga berharap kapasitas saluran air di Kali Lamong
bisa diperbesar. “Sejauh ini kami hanya bisa berupaya penguatan tanggul.
Sedangkan, pengerukan Kali Lamong kami tidak berani karena bukan merupakan
kewenangan kami,” papar Risma.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Toha termasuk salah satu
yang bersuara lantang mendesak BBWS melakukan aksi nyata. Dia menyesalkan
minimnya perhatian pusat, yang dalam hal ini diwakili BBWS, terhadap
daerah-daerah rawan banjir akibat luapan sungai.
“Rumah saya di Tambakdono selama ini tidak pernah sampai air
masuk ke rumah. Tapi kali ini air sampai masuk ke dalam rumah. Ini kan parah,”
tegasnya.
Usai
pertemuan, Kepala Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Yudi
Pratondo mengatakan, BBWS menganggarkan anggaran sebesar 10 miliar yang
digunakan untuk normalisasi sedimentasi Kali Lamong. Menurutnya, total dana
yang dibutuhkan sejatinya mencapai 900 miliar rupiah. “Ini paling hanya untuk
normalisasi, untuk penggalian sungai. Nanti kami akan ajukan ke ibu wali,
pekerjaan kami (dari anggaran 10 miliar),” tegas Yudi Pratondo.
Masih Yudi, untuk meminimalisir terjadinya luapan Kali
Lamong, BBWS akan melakukan pelebaran. Sungai yang sekarang lebarnya sekitar 10
meter, akan dilebarkan menjadi 30 meter sehingga bila kapasitas sungai lebih
besar maka akan bisa menampung debit air dalam jumlah lebih besar. . Meski,
Yudi menyebut pelebaran itu akan membutuhkan waktu yang relatif lama.
“Tentu
nggak bisa sim salabim. Makanya kita akan prioritaskan titik-titik urgen. Tapi
yang jelas, nggak semua titik sama karena makin ke hilir makin kecil. Jadi
nggak sama,” sambung Yudi. ( Ham )