Surabaya Newsweek- Sistem perizinan
online Surabaya Single Window (SSW) yang digagas Pemkot Surabaya merupakan
inovasi pelayanan publik berskala internasional. Pernyataan tersebut
disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN
dan RB) Yuddy Chrisnandi saat melakukan kunjungan kerja ke balai kota Surabaya,
Kamis (8/1).
Untuk memudahkan warga mengakses
pelayanan publik yang terintegrasi, pemkot meluncurkan e-Kios. Keberadaan
e-Kios yang juga memuat aplikasi SSW, dapat dijumpai di kantor-kantor
kelurahan, kecamatan, rumah sakit dan sejumlah fasilitas publik lainnya. Dengan
berbagai keunggulannya, SSW berhasil meraih penghargaan The Best Public Service Excellence secara nasional.
Yuddy mengatakan, SSW termasuk satu
diantara lima produk inovasi asal Indonesia yang dipamerkan dalam eksebisi Public Service Excellence di Busan,
Korea Selatan. “Jadi SSW ini sebenarnya sudah bertaraf dunia. Tak heran kalau
sekarang program tersebut menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lain,”
ungkapnya.
Mantan anggota DPR RI periode
2004-2009 ini menuturkan, berbagai terobosan yang dilakukan Pemkot Surabaya
sudah sangat selaras dengan semangat reformasi birokrasi. Menurut dia, format
reformasi birokrasi menyangkut dua unsur utama, yaitu mindset (pola pikir) dan struktur.
Walikota Surabaya Tri Rismaharini
menyatakan, demi menerapkan implementasi reformasi birokrasi, pihaknya telah
menempuh beberapa hal. Diantaranya, perampingan struktur kepegawaian di tubuh
lembaga eksekutif Kota Surabaya. Konkretnya, pemkot memerger sejumlah sekolah dan kantor
kelurahan. Dengan demikian, beberapa pos yang sebelumnya dijalankan lebih dari
satu orang, kini hanya membutuhkan seorang pegawai saja. Untuk kantor
kelurahan, sebelum merger jumlahnya mencapai 163 kantor. Pasca merger, hanya
tinggal 154 kelurahan.
“Kebijakan merger sekolah dan
kelurahan ini, selain memberikan efisiensi signifikan, juga bentuk optimalisasi
kinerja aparatur sipil negara,” katanya. Dia menambahkan, dengan kebijakan
merger, pemkot dapat berhemat 154 jabatan eselon IV. Kebijakan tersebut
berjalan cukup lancar karena sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya.
Di samping penggabungan instansi,
salah satu cara pemkot menerapkan reformasi birokrasi yakni dengan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam setiap jenjang kinerja
pemerintahannya. Mulai dari perizinan, pelayanan administrasi kependudukan,
pendaftaran sekolah, hingga administrasi internal pemerintahan, semuanya
berbasis TIK.
Dikatakan Risma, dengan mengandalkan
TIK, kinerja birokrasi terbukti efektif dan efisien. Untuk perizinan, pemohon
yang memiliki lahan di Surabaya dapat mengajukan perizinannya dari luar kota
maupun luar negeri.
Sedangkan untuk keperluan internal
kepegawaian, pemkot memanfaatkan aplikasi e-SDM. Adapun keunggulan e-SDM
disamping seluruh data pegawai terekam secara paperless, untuk kenaikan gaji dan pangkat berkala juga dilakukan
secara otomatis by system. Akurasi
dan detail perekaman data pegawai pun tak perlu diragukan. “Segala data pegawai
meliputi absensi, biodata, sertifikat, riwayat pendidikan dan rekam jenjang
karir, semua terintegrasi,” terang walikota kepada MenPAN dan RB beserta
rombongan.( Ham )