Surabaya Newsweek – Pemkot Surabaya salah satu kota yang
kerap mendapat kunjungan berbagai negara bahkan, antar kota yang ada di
Indonesia juga sering kali berkunjung di
kota Pahlawan, kali ini tamu spesial. Sebanyak 12 anggota Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI diterima Walikota Surabaya Tri Rismaharini . Adapun agenda
utama kunjungan tersebut yakni membahas pelaksanaan UU 39/2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri,
khususnya Pembinaan TKI di Daerah.
Fahira Idris, Pimpinan rombongan DPD yang berasal dari DKI
Jakarta mengatakan, perlakuan tidak layak yang diterima TKI di luar negeri
memang menjadi problem tersendiri bagi bangsa ini. Setiap tahun, kata dia,
selalu ada saja kasus-kasus kurang mengenakkan yang melibatkan TKI. Untuk meminimalisir
hal tersebut, peran pemerintah daerah sangat diperlukan.
Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menilai, banyak
faktor yang melandasi maraknya warga negara Indonesia (WNI) mencari pekerjaan
di luar negeri. Salah satunya disebabkan minimnya pemberdayaan masyarakat dari
pemerintah daerah.
Namun demikian, dari hasil kunjungan ke Surabaya ini, Fahira
mendapat sesuatu yang positif. Ternyata, Pemkot Surabaya sudah mempunyai konsep
matang dalam memberdayakan para tenaga kerja lokal. “Apa yang dilakukan Pemkot
Surabaya patut diapresiasi. Kami mendapat ilmu dan masukan positif untuk
disebarkan ke daerah-daerah lain,” ungkapnya.
Kekaguman Fahira tersebut menyeruak setelah mendengar paparan
dari Walikota Tri Rismaharini. Dalam kesempatan itu, Risma -sapaan Tri
Rismaharini- menjelaskan, pemkot berkomitmen meningkatkan taraf hidup, harkat
dan martabat tenaga kerja Surabaya dengan cara peningkatan skill. Menurut dia,
pengiriman tenaga kerja tanpa skill mumpuni rentan mendapat perlakuan kasar.
Sebaliknya, jika tenaga kerja dari Indonesia menguasai keterampilan yang baik
maka akan dihargai mahal di mana pun tempat dia bekerja.
Masih Risma, konsep kesiapan memasuki dunia kerja sudah
ditekankan sejak jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK). Perhatian pemkot pada
sektor SMK terlihat jelas. Para pelajar SMK di Kota Pahlawan difasilitasi makan
siang dan modal usaha. “Tapi jam belajarnya sampai pukul 5 sore dan mereka
wajib membuat suatu produk yang bernilai jual,” tutur mantan Kepala Bappeko
Surabaya ini.
Menurut dia, konsep pembelajaran semacam itu sengaja
dilakukan untuk melatih mental dan kesiapan pelajar Surabaya agar mampu
bersaing di dunia kerja.
Tak hanya itu, pemkot juga menyediakan beasiswa khusus
sekolah perawat dan pelayaran. Risma mengaku sudah punya strategi untuk
beasiswa spesial tersebut sehingga setiap pelajar yang lulus punya peluang
kerja tinggi. Misalnya, perawat sengaja dipilih sebagai jurusan khusus penerima
beasiswa karena, kata walikota, di Yokohama tengah butuh banyak tenaga kerja di
bidang itu. Makanya, para penerima beasiswa sekolah perawat sekaligus dibekali
kemampuan berbahasa Jepang. “Sedangkan lulusan sekolah pelayaran kini banyak
dicari. Bahkan siswa yang masih duduk di kelas pertama sudah inden untuk
dipekerjakan. Mungkin karena adanya peningkatan arus barang antar negara,”
sambung Risma.
Sementara itu, anggota DPD RI perwakilan Provinsi Jawa Timur,
Emilia Contessa mengatakan, seharusnya konsep pemberdayaan tenaga kerja di
Surabaya sudah harus diterapkan secara nasional di seluruh daerah. Dia
mengakui, Surabaya sudah sekian langkah lebih maju dalam bidang penyiapan
tenaga kerja. Oleh karenanya, ibunda artis Denada Tambunan ini tidak kaget
kalau Surabaya sudah tidak mengirim tenaga kerja non-formal ke luar negeri.
“Saya salut dengan program-program Pemkot Surabaya. Semoga ke
depan nasib tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri bisa lebih baik
lagi,” ujarnya. ( Ham )