Surabaya Newsweek- Bisa dikatakan keberadaan
DPRD Surabaya selama ini , hanya sebagai
tukang stempel saja terbukti, saat pembahasan APABD , yang hampir dua minggu
dinilai dipaksakan dalam pengesahannya.
Dalam pembahasan RAPBD yang tidak efektif disebabkan, adanya kunjungan kerja luar kota
yang dilakukan komisi pada selasa ( 4/11 ) kemarin, dengan catatan untuk komisi
D berangkat ke jogja untuk melakukan Kunker , sedangkan komisi A berangkat ke
Bali dan juga komisi C juga melakukan kunjungan di luar kota sejak sore
kemarin.
Ketika Wakil ketua Dewan, dharmawan dikonfirmasi mengakui sejumlah komisi
berangkat Kunker kemarin. “Ya memang ada yang Kunker, kalau tidak salah yang
sudah berangkat Komisi D,” terang Dharmawan.
Sementara pendeknya pembahasan RAPBD 2015,
dikeluhkan sejumlah anggota Dewan. Anggota komisi C, Vincencius atau akrab
disapa Awey mengaku dalam pembahasan dengan sejumlah SKPD, dirinya menemukan
berbagai indikasi kebocoran anggaran.
Karena singkatnya dan cepatnya jadwal
pembahasan , indikasi-indikasi tersebut tidak bisa dibahas secara optimal.
“Saya menemukan banyak indkasi
kebocoran, terutama pengadaan ATK di SKPD, yang menurut saya terlalu
besar. Tapi karena jadwalnya yang cepat , apa lagi penyerahan RAK(Rencana
Anggaran Kegiatan) yang diberikan hanya dalam waktu kurang dari seminggu,
membuat pembahasan tidak efisien,” terangnya.
Atas hal tersebut Awey meminta agar, saat
pembahasan anggaran selanjutnya baik PAK maupun RAPBD, eksekutif menyerahkan
RAK setidaknya sepuluh hari sebelum pembahasan.
“Saya tidak mau hanya sebagai tukang
stempel, ke depan RAK harus diserahkan setidaknya sepuluh hari
sebelum pembahasan biar kami bisa memeriksanya,” terang pria yang juga
pengusaha meubel ini.
Tanda pemaksaan pembahasan RAPBD 2015 ini, juga
terlihat dari sempat meruncingnya diskusi anggaran Dinas perhubungan di Komisi
C. Legislator Ahmad Suyanto yang mempermasalahkan anggaran kajian –kajian
akademik terkait proyek Angkutan Massal sebesar Rp5,8 miliar, harus
terhenti dengan keputusan pimpinan Komisi C yang hanya memberikan catatan pada
pembahasan di tingkat Banggar.
Syaifudin Zuhri, ketua Komisi C saat itu
menegaskan, sebagai bagian efisiensi waktu pembahasan RAPBD, maka masalah
anggaran studi akademik terkait Angkutan Massal akan dijadikan catatan Komisi C,
untuk diajukan pada tingkat Banggar.
Tak efektifnya pembahasan RAPBD 2015, akibatnya
waktu pembahasan ditambah lagi jadwal
reses yang bersamaan dengan anggota
Dewan yang diadakan pekan depan . Saat reses semua anggota Dewan bakal vakum
dari kegiatan persidangan di gedung DPRD karena, harus mengadakan jaring
aspirasi masyarakat ke daerah pemilihan masing-masing.
“Ya jadwal reses memang diajukan menjadi tanggal
11 Nopember pekan depan,” ujar salah satu wakil kertua dewan yang dikonfirmasi
wartawan.
Dengan demikian, selama dua minggu ke depan
tidak akan ada agenda apapun di Dewan kecuali jaring aspirasi masyarakat.( Ham )