.jpg)
Surabaya
Newsweek-banyaknya keluhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di Kota
Surabaya terutama bagi masyarakat yang terdaftar didalam Badan Peyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ),
karena, kurangnya sarana bagi pasien di
Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ), ketika melakukan berobat dan rawat inap tsering kali pasien harus
menunggu lama dan pulang karena, fasilitas ruangan dan tempat tidur pasien di Rumah Sakit Umum Daerah sudah overload.
Apalagi
Mulai Oktober 2014 ini, pelayanan
kesehatan daerah di Kota Surabaya diintegrasikan ke dalam pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
kesehatan. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan pemegang Surat
Keterangan Tidak Mampu (SKTM) nantinya akan dilayani melalui BPJS.
Untuk
mendukung integrasi tersebut berjalan lancar, Walikota Surabaya, Tri
Rismaharini menekankan pentingnya verifikasi data yang valid. Data valid sangat
penting agar tidak ada warga tidak mampu yang tidak mendapat akses kesehatan.
Karenanya, walikota mengimbau agar para lurah dan camat se-Surabaya untuk rajin
meng-up date data warganya.
Menurut
walikota, bila sumber datanya sudah kuat, apabila ada perubahan data
kependudukan semisal ada warga yang meninggal atau datang dan pergi berpindah
tempat tinggal, bisa segera ditindaklanjuti. Bahkan, walikota sampai harus
mengulang tiga kali kalimat “data itu menjadi penting” untuk menekankan pentingnya
validitas data tersebut.
“Kita butuh data karena
dari data kita bisa bergerak. Datanya harus diupdate terus, karena kalau tidak
diupdate bisa gawat. Bukan tidak mungkin ada warga luar kota yang ingin pindah
ke Surabaya karena ingin dapat jaminan kesehatan. Padahal, ini kan diambilkan
dari pajak yang dibayar warga Surabaya,” jelas walikota di acara sosialisasi
penerima bantuan iuran (PBI) Kota Surabaya di Graha Sawunggaling Lantai VI
Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Walikota menekankan,
bila nantinya para camat atau lurah mendapati sejumlah masalah di lapangan,
diharapkan agar segera disampaikan kepada Asisten IV Sekkota (bidang Kesra)
agar segera bisa ditindaklanjuti. “Saya yakin di lapangan akan ada temuan
masalah, dan itu tolong disampaikan,” ujar walikota perempuan pertama sepanjang
sejarah pemerintahan Kota Surabaya ini.
Khusus untuk PBI,
walikota menyebut warga dari luar kota yang tinggal di Surabaya masih tercover.
Ini karena datanya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memang acuannya
adalah warga yang tinggal di Surabaya. Data tersebut nantinya akan di up grade
berdasarkan data milik Pemkot Surabaya. PBI
merupakan peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak
mampu yang diatur melalui peraturan pemerintah yang iurannya dibayari
pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. “Data dari Pemkot dengan
data BPS itu ndak sama. Kita lebih besar angkanya dari angka BPS karena lebih
baik kita bisa membantu dari pada kelewatan,” sebut walikota.
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan, integrasi jaminan kesehatan daerah
ke jaminan kesehatan nasional tersebut akan efektif berlaku mulai Oktober 2014
ini. Menurutnya, manfaat utama bagi Surabaya terkait integrasi tersebut adalah
efisiensi. “Ya memang lebih efisien. Coverage nya juga secara keseluruhan,”
tegas Febria.
Menurut Febria, hingga
kini, warga tidak mampu yang tercatat sebagai peserta BPJS Kesehatan jumlahnya
mencapai 291.686 warga. Jumlah tersebut merupakan pasien miskin yang didata
oleh Bapemas KB Kota Surabaya, kemudian ada peserta Jamkesmas yang tidak
menerima kartu kartu jamkesmas baru dan warga penerima SKTM. “Mereka
betul-betul miskin sehingga bisa dimasukkan karena memang sesuai kriteria,”
ujarnya.
Sementara Kepala BPJS
Kesehatan kantor wilayah regional VII wilayah Jatim, Andi Afdal Abdullah
mengatakan, per Agustus 2014, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional di
seluruh Indonesia mencapai 128 juta jiwa. Jumlah itu hampir setengah dari total
jumlah penduduk Indonesia.
Andy Afdal menjelaskan,
sejauh ini, dari total 400 kabupaten/kota di Indonesia, sudah ada 143
kabupaten/kota yang telah berintegrasi masuk ke jaminan kesehatan
nasional. Sementara di Jawa Timur, sudah
ada lima kabupaten/kota.
“Surabaya menjadi kota
yang ke 144. Tapi Surabaya memiliki jumlah kepesertaan BPJS kesehatan terbesar
di seluruh Indonesia, mencapai 290 ribu sekian. Kalau kabupaten/kota lainnya
biasanya puluhan ribu. Kami mangpresiasi bu walikota dan Pemkot Surabaya yang
mendukung program BPJS ,” tegas Andy Afdal Abdullah.
Dalam acara tersebut,
secara resmi dilakukan penyerahan simbolik kartu BPJS dari Andi Afdal Abdullah
yang diserahkan kepada Walikota Tri Rismaharini. ( Ham)