.jpg)
SURABAYA NEWSWEEK- Walikota
Surabaya Tri Rismaharini , merasa tidak siap bila Pilkada tak langsung karena,
menurutnya sangat mahal untuk biaya politik, sikap walikota yang tak mampu
untuk membiayai pilkada tidak langsung , mendapat respon keras dari DPRD Kota Surabaya
pasalnya, dewan merasa tersinggung atas nyanyian Risma yang dipublikasikan dimedia massa beberapa
hari yang lalu soal anggaran Pilkada.
Walikota Surabaya Tri Rismaharini
mengatakan, bahwa dirinya tak mempunyai
uang untuk bertarung dalam proses demokrasi tak langsung, karena menurutnya , untuk
maju dalam pemilukada langsung, biaya yang dibutuhkan relatif murah. “Kalau
pemilukada langsung biayanya lebih murah,” tutur Risma panggilan akrabnya
Walikota Surabaya.
Tempat terpisah , Agung
Prasodjo anggota fraksi Golkar mengatakan, jika pernyataan Risma di depan
sejumlah duta besar negara sahabat, yang kemudian termuat di sejumlah media,
merupakan kalimat yang tidak pantas dan tidak etis diungkapkan karena, berimbas
pada tudingan negatif kepada anggota dewan Surabaya.
“Sebagai Walikota mestiny,a
tidak mengungkapkan pernyataan seperti itu, karena, secara tidak langsung
menuduh bahwa, dalam Pilkada tak langsung kami dipastikan akan melakukan
praktik politik transaksional, pragmatis atau money politik dalam prosesnya,
ini tidak etis dan tidak pantas diucapkan oleh seorang Wali Kota,” Ungkapnya.
Agung juga meminta
kepada Risma, untuk berhati-hati dalam berstatment karena, proses pengusungan
seorang bakal calon dalam sebuah Pilkada. tidak harus bicara soal uang,
melainkan melalui proses penjaringan yang kemudian dimintakan persetujuan ke
tingkat DPP.
“Pernyataan itu jelas
melecehkan kami sebagai anggota dewan karena, dipartai kami tidak seperti yang
dia (Risma-red) tuduhkan tetapi, harus melalui proses penjaringan yang tentu
melibatkan peran rakyat atau kontituen, yang kemudian diajukan ke DPP untuk
dimintakan rekomendasi, jadi bukan soal puanya uang atau tidak,” tegas anggota
dewan baru yang kabarnya akan menempati posisi komisi C ini.
Sementara Baktiono
anggota fraksi PDIP, yang mengaku geram bahwa, ucapan Risma yang mengaku lebih
siap pilihan langsung karena biayanya murah dianggap tidak berdasar karena, pada saat diusung oleh PDIP, maju
sebagai Cawali bersama Bambang DH tahun 2009, yang berhasil terpilih, Risma dituding tidak mengeluarkan
modal karena, seluruh biaya pemenangan dan saksi menjadi tanggung jawab
organisasi.
“Apa dasarnya ngomong
begitu, memangnya dia (Risma-red) ,tahu berapa biaya yang dikeluarkan terutama
untuk saksi, di Pilkada tahun 2009 kemarin, itu punya duit berapa dan
mengeluarkan biaya berapa, lha wong duitnya cuma 60 juta plus mobil Kijang
tahun lama, kalau sekarang dia ngomong, soal biaya untuk Pilkada itu tidak
masuk akal karena, saya yakin dia tidak tahu itu karena, semua biaya pemenangan
terutama untuk saksi ditanggung organisasi, dengan cara patungan, itulah PDIP,
yang selama ini diajarkan gotong royong,” ungkapnya.
Menanggapi hal yang
sama, Zakaria anggota fraksi PKS DPRD Surabaya menyatakan, bahwa fraksinya
memberikan jaminan jika, proses Pilkada tak langsung akan berjalan bersih,
terbuka dan transparan.
“Fraksi kami menjamin
jika, Pilkada Surabaya dilaksanakan dengan sistem tak langsung akan terhindar
dari praktik politik transaksional karena, kami akan berupaya agar,
pelaksanaannya terbuka, bersih dan transparan,” Katanya. ( Ham )