Surabaya Newsweek – Pembahasan Badan Musyawarah
( Banmus ) dan Badan Anggaran ( Banggar ), DPRD Kota Surabaya , sangat alot hingga saat ini, masih terkesan tarik
ulur, Reni Astuti anggota Pansus Tatib yang berharap dengan keanggotaan 25
,bisa membuahkan kinerja yang maksimal
dan mewakili Masyarakat Kota Surabaya.
Untuk menentukan berbagai kebijakan terutama
dalam hal besaran anggaran, masih terus berlangsung, yaitu kubu yang mendukung
jumlah anggota 25 Orang dan 15 Orang masing- masing mempunyai alasan yang
kuat akhirnya, Ketua Pansus
Adi Sutarwidjono memutuskan untuk membawanya ke rapat paripurna dan
diprediksi kemungkinan besar akan mengarah kepada hasil voting.
Diketahui bahwa dalam rapat pembahasan soal
jumlah anggota Bamus dan Banggar di rapat Pansus Tatib, akhirnya memicu
perpecahan pendapat yaitu, kubu fraksi
PAN, Gerindra dan PKS yang menginginkan anggota sebanyak 25 orang, sementara
wakil dari dari fraksi PDIP, PKB, Handap serta Demokrat meminta hanya berjumlah
15 orang.
Reni Astuti anggota DPRD Surabaya asal FPKS yang
saat ini menjadi anggota Pansus Tatib mengatakan jika, untuk membuat dan
memutuskan kebijakan seharusnya lebih bagus jika melibatkan banyak anggota.
“Meskipun jumlah anggota dewan tetap 50 orang
namun, sekarang jumlah fraksinya lebih banyak dibanding tahun lalu, lantas apa
salahnya jika, jumlah anggota Banmus dan Banggar diambil opsi yang maksimal
yakni 25 orang, hal itu juga sesuai dengan aturan, untuk itu saya berharap
jumlah anggota banggar dan banmus, dengan jumlah maksimal karena, nantinya akan
menyangkut soal kebijakan anggaran yang tidak sedikit yakni 7 triliun,"
ucapnya
Sebagai mantan anggota Banggar di periode
sebelumnya, Reni berharap agar, setiap kebijakan rapat Banmus dan Banggar
merupakan presentasi perwakilan seluruh rakyat kota Surabaya, bukan hanya
pendapat beberapa orang anggota saja.
"Bagaimana mungkin kebijakan soal anggaran
akan ditentukan oleh segelintir anggota banmus dan banggar, karena jika
jumlahnya hanya 15, maka rapat akan dianggap kuorum dan sah meski hanya
dihadiri 7 orang, pertanyaannya, apa 7 orang ini akan mampu mencermati item
per-item di draft RAPBD yang jumlahnya sangat banyak, tentu tidak, dan malah
nantinya akan terkesan asal-asalan,"jelasnya.
Ditanya soal kemungkinan adanya celah kasus
gratifikasi, dalam rapat banmus dan banggar, Reni menyatakan bahwa, untuk di
kota Surabaya kemungkinannya kecil karena, Pemkot di bawah kendali Tri
Rsmaharini dianggap sangat berhati-hati.
"Kemungkinan itu pasti ada dan saya tidak
tahu untuk daerah lain, tetapi, untuk di Surabaya rasanya sangat kecil hal itu
terjadi, karena pihak pemkot sekarang sangat berhati-hati, namun terlepas dari semua
itu, jumlah anggota yang maksimal yakni 25 orang, tentu juga akan turut mempersempit
celah, sekaligus bisa membuat kinerja anggota Banggar dan Banmus maksimal dan
lebih teliti dalam mencermati kebijakan anggaran, itu saja alasannya,” Tambahnya.
( Ham )