Surabaya Newsweek- Pembangunan TPS diatas tanah PT KAI , oleh
Pemkot Surabaya dipastikan tidak akan terwujud, disebabkan, pemilik lahan belum memberikan restu untuk pembangunan TPS
dan dana untuk sewa lahan juga belum siap di APBD 2014 maupun, PAK.
Sementara, Puluhan pedagang pasar turi eks kebakaran block
III kembali mendatangi gedung DPRD Surabaya ,untuk menuntut haknya yang merasa
dikebiri oleh pemkot Surabaya. Dalam hearing, pedagang menuntut agar, haknya
mendapatkan TPS, bisa segera direalisasikan karena, merupakan satu-satunya
tempat yang diharapkan untuk bisa bertahan hidup selama pembangunan pasar turi
baru yang belum terselesaikan.
Pedagang eks kebakaran pasar turi, H Juandi menyampaikan
bahwa, pedagang block III menuntut agar, haknya di samakan dengan padagang di
block lain, karena merasa mempunyai kewajiban yang sama.
“Kami minta agar pedagang untuk tahap III bisa mendapatkan
perlakukan yang sama karena, kewajiban kami kepada investor juga sama dengan
untuk tahap I,II dan IV, jangan kami dibeda-bedakan, TPS untuk kami harus
segera di sediakan jika tidak, sama dengan membunuh kami para pedagang secara
pelan-pelan,” ucapnya.
Dalam masalah ini, Ahmad Bashori Kasi Disperindagin Surabaya
menyampaikan, jika persoalannya masih ada di PT KAI yang telah mengumumkan
bahwa, lahan sekitar 1,6 hektare, miliknya tidak disewakan sebagian, tetapi
harus seluruhnya.
“peristiwa kebakaran tahun 2003 lalu itu menghancurkan 973
stan pedagang, dan sampai saat ini, pemkot Surabaya masih terkendala dengan
persoalan lahan yang akan ditempati untuk TPS, karena jawaban PT KAI belum ada,
dalam pengumumannya tidak akan menyewakan lahan sebagian, tetapi untuk
keseluruhan lahan seluas yakni seluas 1,6 hektare,” Jelasnya.
Penjelasan ini kembali ditegaskan oleh Ery Cahyadi Kadis
Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya yang mengatakan, bahwa pemkot Surabaya
sedang dalam taraf negosiasi dengan PT KAI terkait, lahan yang akan disewa dan
ditempati untuk TPS pedagang pasar turi eks kebakaran.
“Kami sedang melakukan negosiasi dengan PT KAI, kemungkinan minggu
depan mendapatkan jawabannya,” Ujar Ery
Cahyadi.
Jawaban ini spontan direspon oleh Reni astute anggota dewan
incumbent asal FPKS yang merasa ada kejanggalan dalam proses negosiasi dengan
PT KAI, karena memakan waktu yang cukup lama.
“Sudah 3 tahun pasar turi terbakar, sementara selama ini PT
KAI, masih belum memberikan kepastian soal lahannya, lantas negosiasi yang
seperti apa hingga, memakan waktu sekian lama karena, biasanya cukup setengan atau maksimal
satu bulan,”Ungkapnya.
Tidak hanya itu, Reni secara lantang mengatakan, bahwa pemkot
Surabaya memang tidak siap membantu para pedagang eks kebakaran pasar turi,
karena hingga saat ini, juga belum disiapkan anggaran di APBD maupun PAK untuk
sewa lahan mi,lik PT KAI.
“Jika saja anggaran untuk pasar turi sudah tersedia di PAK
2014, mestinya, bisa cepat dikejar, tetapi buktinya, untuk anggaran sewa lahan saja
tidak ada padahal, TPS, merupakan harapan para pedagang eks kebakaran
untuk bertahan,” kritiknya.
Hal senada juga diucapkan oleh Edi Rachmat asal fraksi
gabungan Handap, yang mengatakan, selama ini Pemkot Surabaya tidak pernah
memberikan penjelasan yang benar dan utuh terkait, rencana penanggulangan pasar
turi eks kebakaran.
“Dinas tidak pernah memberikan penjelasan yang utuh kepada
pedagang, sehingga konflik terus berlangsung,” tegasnya.
Masduki Toha pimpinan
rapat asal FPKB menyimpulkan agar,
Pemkot Surabaya secara serius menangani persoalan pedagang pasar turi eks
kebakaran dengan rencana yang matang.
“lha iya, kalau dana untuk pembangunannya sudah ada, tapi dana untuk sewa lahannya tidak ada, lantas akan dibangun dimana TPS itu, saya minta kepada Pemkot Surabaya yang dalam hal ini, Disperindagin dan dinas cipta karya untuk segera ,membahasa sekaligus menyelesaikan persoalan itu dengan cepat dan cermat, jangan asal-asalan,” ucapnya seraya menutup rapat hearing. ( Ham )
“lha iya, kalau dana untuk pembangunannya sudah ada, tapi dana untuk sewa lahannya tidak ada, lantas akan dibangun dimana TPS itu, saya minta kepada Pemkot Surabaya yang dalam hal ini, Disperindagin dan dinas cipta karya untuk segera ,membahasa sekaligus menyelesaikan persoalan itu dengan cepat dan cermat, jangan asal-asalan,” ucapnya seraya menutup rapat hearing. ( Ham )