SURABAYA – Pasalnya, Walikota
Surabaya Tri Rismaharini akan mengambil alih pembangunan Pasar Turi bila,
Investor tidak mampu lagi menyelesaikan pembangunannya pada 14 Oktober
mendatang langkah yang dilakukan oleh
Walikota Perempuan pertama di Surabaya ini mendapat dukungan dari pedagang
Pasar Turi. Mereka menilai, saat ini ketika dibawah pengelolaan investor,
pedagang sudah banyak dimintai uang. Baik untuk cicilan maupun untuk service
charge. Padahal, tidak satupun pedagang menempati stan untuk berjualan.
Wakil Ketua Tim Pemulihan Pasca
Kebakaran (TPPK) Pasar Turi, Kho Ping mengatakan, sesuai jadwal memang
pembangunan pasar yang terbakar tujuh tahun silam itu harus selesai pada
Oktober. Namun kenyataan di lapangan, pembangunannya sangat lamban. Sehingga banyak
stan yang belum selesai. Ini terjadi karena petugas bagian mechanical
engeneering-nya banyak yang tidak masuk kerja. Saat ini, hanya sebagian kecil
saja stan yang sudah tuntas. Sedangkan lainnya belum seperti pada lantai
ground, lower ground, blok 9, 10 dan 12. “Tidak masalah jika Pasar
Turi diambil alih pemkot. Justru kami mendukung,” katanya.
Pedagang produk elektronik ini
menjelaskan, jika pembangunan stan benar-benar molor, maka
penderitaan pedagang semakin bertambah. Untuk mendapatkan kunci stan,
pedagang harus membayar Rp7, 4 juta investor. Tidak itu saja, Oktober
nanti, pedagang sudah dibebani service charge sebesar Rp1, 2 juta per
bulan . Jika pada Oktober pedagang tidak bisa berjualan karena pembangunan
belum selesai, tentu mereka akan menderita kerugian. Apalagi pedagang Pasar
Turi yang sudah terpuruk karena tak bisa berjualan selama tujuh tahun. “Yang
kami khawatirkan lagi, ketika diambil alih pemkot, terus ada gugatan dari
investor. Kemudian nanti ada gugat menggugat, yang dirugikan pasti pedagang
juga,” ujarnya.
Dia menegaskan, jika diminta
memilih, pedagang akan lebih mendukung ketika Pasar Turi dibangun dan dikelola
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Ketika dikelola investor, para pedagang
sudah banyak menderita kerugian. Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan
kontrol dan pengawasan atas rencana pemkot mengambil alih pembangunan pasar
yang menelan investasi lebih dari Rp1 triliun ini. Sebab, tidak menutup
kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang menyebabkan pemkot mengambil alih
Pasar Turi. “Langkah apapun dari pemkot tetap akan kami dukung. Tapi kami tetap
curiga apakah ada pihak tertentu yang ‘bermain-main’ dalam rencana
pengambilalihan ini. Tapi mudah-mudahan itu tidak benar dan pemkot murni
berjuang untuk pedagang,” katanya.
Direktur Utama PT Tata Bumi Raya,
selaku kontraktor Pasar Turi, Jamhandi membantah jika pekerjanya terutama
bagian mechanical engeneering tidak ada yang bekerja. sebaliknya, saat ini
mereka berupaya keras mengerjakan untuk mengejar target agar bisa tuntas
pada Oktober nanti. Jika dilihat dari bentuk fisik, stan itu sendiri
sudah selesai. Hanya sekarang adalah tahap penyelesaiaan akhir. Makanya
pekerjanya sekarang terus berusaha menyelesaikan tepat waktu.
“ Soal mekanisme pembagian kunci, itu hak PT Gala Bumi Perkasa
(investor dan sekaligus pengelola Pasar Turi). Kami hanya sebatas
mengerjakan pembangunan dalam bentuk fisik,” kilahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota
Surabaya sementara, Armuji enggan menanggapi polemik dalam pembangunan bekas
pusat grosir terbesar di Indonesia timur ini. Menurut dia, perjanjian dalam
proyek Pasar Turi itu hanya melibatkan pedagang, investor dan pemkot. DPRD
sendiri tidak menjadi bagian dari lembaga yang terlibat didalamnya. “Itu
(keputusan mengambil alih Pasar Turi) kewenangan penuh wali kota. Apakah
mengkaji kembali atau mengambil alih Pasar Turi dan mengalihkan ke pengembang
lain, itu domainnya ada di wali kota. Tapi saya kira pemkot harus lebih serius
lagi dalam mengontrol pembangunan Pasar Turi. Pemkot harus benar-benar
memastikan investor mampu menyelesaikan pembangunan tepat waktu,” katanya.
( Ham )