Surabaya
Newsweek- Ternyata APBD 2014, khusus pendidikan untuk Masyarakat yang tidak mampu yang ada
dikota Surabaya belum, bisa menyentuh atau mengakomodir kepentingan siswa yang dianggap tidak mampu
untuk mendapatkan kelengkapan sekolah secara gratis .
Salah satu sekolah kejuruan di
Kota Surabaya ada siswa yang tidak diberi seragam sekolah padahal, siswa tersebut masuk kategori keluarga tidak mampu
dan perlu diketahui bahwasannya APBD 2014 untuk pendididkan untuk keluarga yang tidak mampu telah dianggarkan sebesar 5 Miliar.
Walaupun , untuk siswa keluarga yang tidak mampu telah disiapkan anggaran senilai 5
Miliar di APBD 2014, utamanya yang melalui jalur Mitra Warga yang dikhususkan
bagi siswa keluarga miskin, namun kenyataannya tidak seperti yang digembar
gemborkan melalui media selama ini. Bagaimana tidak, Sudirman orang tua siswa
Salsabila yang diterima di SMK 4 Kranggan jurusan akutansi lewat jalur mintra
warga akhirnya melapor ke dewan karena sebagai keluarga tidak mampu masih
diwajibkan membayar uang seragam senilai 650 ribu.
Karena tidak tahan melihat kondisi anaknya,
Sudirman berusaha menemui staf koperasi sekolah untuk memohon diberikan seragam
untuk putrinya dengan cara mencicil. Alhasil permintaannya dikabulkan dengan
catatan mengangsur 150 perbulan hingga selesai.
Tentu saja kejadian ini sangat bertentangan
dengan program pemkot Surabaya terkait jalur mitra warga yang konon membebaskan
dari segala biaya sekolah dan berhak mendapatkan fasilitas yang sama seperti
siswa lainnya, karena program ini memang diperuntukkan siswa dari keluarga
tidak mampu.
Hal yang sama juga dialami Ahmad Alfandi siswa
baru SMK 2 Surabaya, jalur reguler yang telah menyerahkan surat keterangan
tidak mampu. Menurutnya, sekolah tetap mengharuskan dirinya membayar biaya
seragam yang nilainya 1.050.000, jika ingin mendapatkan seragam meksi akhirnya
diminta membayar separonya.
Akhirnya, Alfandi hingga saat ini masih tetap
memakai seragam SMP nya karena belum bisa membayar. Mendengar laporan keduanya,
Baktiono mantan ketua komisi D mengatakan jika Dindik Surabaya telah melakukan
kesalahan yang fatal jika ternyata masih ada keluhan soal penarikan biaya dari
siswa keluarga tidak mampu karena sudah masuk anggaran APBD.
"Hal ini mestinya tidak boleh terjadi,
tentu saja kami sangat menyayangkan, kejadian seperti ini dan saya menduga jika
sekolah-sekolah di Surabaya belum melakukan kewajiban surveynya, karena seluruh
siswa tidak mampu telah ditanggung oleh dana APBD secara total baik biaya
personal maupun operasionalnya, artinya tidak satu rupiah-pun mereka membayar,
karena sekolah memang tidak diperkenankan menarik biaya apapun,"
terangnya.
Ditambahkan Baktiono, seharusnya Kadindik harus
konsekwen dengan program mitra warga yang telah diumumkan ke publik bahwa Kota
Surabaya menyiapkan anggaran untuk sisa tidak mampu sebagai implementasi bahwa
Surabaya sebagai kota pendidikan.
“jangan hanya gembar gembor soal program mitra
warga tetapi implementasinya tidak ada, saya memang mencurigai guru-guru di
sekolah belum meakukan survey terkait siswa tidak mampu, namun hal ini tetap
menjadi tanggung jawab Kadindik Surabaya sebagi pelaksana regulasi kebijakan,”
tegasnya.
Belakangan beredar info bahwa ternyata masih
banyak oknum guru di Surabaya yang berusaha mensiasati aturan dan kebijakan
pemkot Surabaya terutama yang menyangkut soal biaya untuk siswa demi
kepentingan pribadi dan kelompoknya. ( Ham
)