Surabaya
Newsweek- Bola panas pembahasan alat kelengkapan dewan terus
bergulir, karena Fraksi Gerindra sampai saat ini mengaku masih
belum mendapatkan signal untuk diajak bermusyawarah pembentukan alat
kelengkapan dewan. Kondisi ini juga dirasakan oleh fraksi PKS yang belakangan
mengaku tidak pernah diundang atau dilibatkan dalam rangkaian pembahasan alat
kelengkapan dewan.
Sementara itu Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya yang kini terpilih menjadi anggota DPRD Surabaya, BF Sutadi mengaku bahwa, pihaknya telah melakukan komunikasi lintas partai utamanya yang memperoleh kursi paling banyak di DPRD Surabaya jauh hari sebelum acara pelantikan.
“Sebenarnya kami sudah melakukan komunikasi antar pimpinan partai jauh sebelum pelantikan termasuk dengan PDIP yakni pak Wisnu Sakti Buanan, yang intinya kami sangat menghormati kemenangan PDIP dan siap untuk mendukung kinerja dewan dibawah kepemimpinan PDIP,” ucap BF Sutadi.
Masih Sutadi , jika mengacu kepada perolehan jumlah kursi dan suara di wilayah kota Surabaya fraksinya termasuk yang mendapatkan hak untuk mendapatkan kursi wakil ketua.
“Sesuai perolehan kursi dan perolehan suara di wilayah kota Surabaya, kami memang mempunyai hak untuk mendapatkan kursi wakil ketua di DPRD Surabaya tetapi, untuk alat kelengkapan dewan memang masih harus melalui proses di intern partai meski, sejumlah nama sudah kami persiapkan,” tandasnya.
Sutadi juga berharap agar dalam pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Surabaya mengacu kepada tata tertib, utamanya untuk ketua komisi yakni ditentukan oleh anggotanya, bukan karena penunjukan.
“Jika mengacu kepada kepada tata tertib, maka untuk pimpinnan komisi itu harusnya dipilih oleh anggotanya, tidak boleh ada intervensi karena, beberapa alasan praktiknya kan tidak demikian, biasanya partai pemenang akan serta merta menempatkan kadernya yang ditunjuk, ini akan berpengaruh terhadap situasi dan kondisi politik didewan terutama saat memutuskan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik,” urainya.
Sebagai sesepuh di fraksi Geridra, BF Sutadi berharap agar partai pemenang yang sekaligus memimpin di DPRD, bisa bertindak proporsional dalam membahas soal alat kelengkapan dewan karena, nantinya akan berimbas kepada kualitas kinerja dewan seluruhnya.
“kami tidak akan bicara soal kuota maupun hak tetapi, kami minta agar PDIP sebagai partai terbesar dan memimpin DPRD selama 5 tahun kedepan bisa memperlakukan kami Fraksi Gerindra secara proporsional karena , diakui maupun tidak, kami juga salah satu partai pemenang,” imbuhnya.
Terkait pembahasan alat kelengkapan dewan, belakangan didapatkan info dari salah satu kader PKS Surabaya ternyata FPKS, tidak pernah mendapatkan undangan bahkan, kader tersebut berasumsi fraksinya tidak akan dilibatkan dalam rangakain pembahasan. ( Ham )
Sementara itu Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya yang kini terpilih menjadi anggota DPRD Surabaya, BF Sutadi mengaku bahwa, pihaknya telah melakukan komunikasi lintas partai utamanya yang memperoleh kursi paling banyak di DPRD Surabaya jauh hari sebelum acara pelantikan.
“Sebenarnya kami sudah melakukan komunikasi antar pimpinan partai jauh sebelum pelantikan termasuk dengan PDIP yakni pak Wisnu Sakti Buanan, yang intinya kami sangat menghormati kemenangan PDIP dan siap untuk mendukung kinerja dewan dibawah kepemimpinan PDIP,” ucap BF Sutadi.
Masih Sutadi , jika mengacu kepada perolehan jumlah kursi dan suara di wilayah kota Surabaya fraksinya termasuk yang mendapatkan hak untuk mendapatkan kursi wakil ketua.
“Sesuai perolehan kursi dan perolehan suara di wilayah kota Surabaya, kami memang mempunyai hak untuk mendapatkan kursi wakil ketua di DPRD Surabaya tetapi, untuk alat kelengkapan dewan memang masih harus melalui proses di intern partai meski, sejumlah nama sudah kami persiapkan,” tandasnya.
Sutadi juga berharap agar dalam pembentukan alat kelengkapan dewan di DPRD Surabaya mengacu kepada tata tertib, utamanya untuk ketua komisi yakni ditentukan oleh anggotanya, bukan karena penunjukan.
“Jika mengacu kepada kepada tata tertib, maka untuk pimpinnan komisi itu harusnya dipilih oleh anggotanya, tidak boleh ada intervensi karena, beberapa alasan praktiknya kan tidak demikian, biasanya partai pemenang akan serta merta menempatkan kadernya yang ditunjuk, ini akan berpengaruh terhadap situasi dan kondisi politik didewan terutama saat memutuskan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik,” urainya.
Sebagai sesepuh di fraksi Geridra, BF Sutadi berharap agar partai pemenang yang sekaligus memimpin di DPRD, bisa bertindak proporsional dalam membahas soal alat kelengkapan dewan karena, nantinya akan berimbas kepada kualitas kinerja dewan seluruhnya.
“kami tidak akan bicara soal kuota maupun hak tetapi, kami minta agar PDIP sebagai partai terbesar dan memimpin DPRD selama 5 tahun kedepan bisa memperlakukan kami Fraksi Gerindra secara proporsional karena , diakui maupun tidak, kami juga salah satu partai pemenang,” imbuhnya.
Terkait pembahasan alat kelengkapan dewan, belakangan didapatkan info dari salah satu kader PKS Surabaya ternyata FPKS, tidak pernah mendapatkan undangan bahkan, kader tersebut berasumsi fraksinya tidak akan dilibatkan dalam rangakain pembahasan. ( Ham )