Surabaya
Newsweek- Anggota dewan yang baru tidak semuanya harus baru termasuk alat
transportasi yang digadang – gadang akan menerima mobil baru sebagai asset pinjam pakai, selama menjabat
sebagai anggota dewan maupun ketua dewan sekarang, tidak lagi bisa diharapkan.
Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah
memastikan tidak ada pengadaan mobil dinas (mobdin) baru untuk pimpinan maupun
anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019. Hal ini dikarenakan, usia mobil
anggota dewan sebelumnya, masih tergolong baru, yakni sekitar tahun 2009.
Dalm rincian pembagian Mobil Dinas (Mobdin ), Untuk ketua DPRD Kota Surabaya, akan mendapat
tiga tunggangan, yakni Toyota Camry, Honda Accord dan Toyota Innova. Sedangkan untuk
wakil ketua mendapat jatah Honda Civic. Sedangkan untuk anggota, sebagian ada
yang mendapat Toyota Kijang dan sebagian lagi mendapat Isuzu Panther. “Tidak
ada kendaraan baru, karena kendaraan yang ada masih bagus. Jadi saya kira masih
bisa digunakan,” ujar Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan.
Hendro mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota
(Bappeko) Surabaya ini menegaskan, karena merasa mobdin dewan masih bisa
digunakan, maka Pemkot Surabaya pada tahun anggaran 2015 tidak mengalokasikan
anggaran untuk pengadaan mobil baru. “Jenis mobil yang digunakan anggota dewan
ini sama seperti pejabat pemerintahan. Jadi, anggota dewan tidak bisa
mengajukan jenis kendaraan seperti apa yang mereka inginkan,” terangnya.
Terkait adanya masalah dugaan perilaku nakal anggota dewan yang
mengganti plat-nya dengan warna hitam, Hendro enggan berkomentar. Pasalnya, itu
sudah menyangkut sikap dan perilaku dari si pengguna kendaaraan dinas. Memang
secara aturan menyebutkan bahwa, ada ketentuan soal tata cara dalam penggunaan
mobdin. “Ketentuannya sudah ada, tinggal aplikasinya seperti apa,” kata Hendro
yang enggan memberi penjelasn detil mengenai persoalan penggunaan mobdin ini.
M Afghani Wardhan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Surabaya, membenarkan
bahwa, tidak ada pengadaan mobil baru untuk dewan. Ini karena kondisi kendaraan
masih baru dan masih layak untuk dikendarai. Pihaknya meminta anggota dewan
periode 2009-2014 yang belum mengembalikan kendaraan dinas, harap segera
dikembalikan..
Namun demikian , Afghani juga menyinggung keberadaan fasilitas
dewan yang lain, yakni laptop. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan ada
pengadaan baru untuk fasilitas ini. Misalnya, laptop ini akan diganti dengan
yang lebih modern semisal tablet. Tapi, pengadaan ini tentunya harus berasal
dari usulan anggota dewan. “Kalau dewan merasa dengan menggunakan tablet
kinerja mereka makin baik ya tidak apa-apa. Untuk anggaran sendiri kami tidak
membatasi harus berapa rupiah per unit-nya,” pungkasnya. ( Ham )