Namun hingga saat ini pengusaha Pertamina dijalan Gresik itu nekad dan tidak merasa takut bila suatu hari diperkarakan dengan Pemprov Jatim terkait Tanah Ruang Milik Jalan ( Rumija ) yang di jadikan bisnis untuk SPBU , belum mendapatkan ijin sewa dari PU Bina Marga Dan Utilitas Pemprov Jatim.
Tentu saja secara hukum Pidana hal ini telah melawan hukum karna telah menguasai lahan yang bukan miliknya selama 9 Tahun, sayangnya pihak PU Bina Marga Dan Utilitas Pemprov Jatim belum pernah bertindak untuk mempermasalahkan ini ke ranah hukum.
Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh pengusaha SPBU dijalan Gresik Jelas- jelas telah merugikan negara , yang seharusnya ada kontribusi sewa tanah yang seharusnya disetorkan di negara ini tidak lagi malah ini masuk kantong pribadi pengusaha SPBU .
Bayangkan bila kita hitung atau kakulasi kontribusi sewa tanah yang seharusnya disetorkan dinegara mulai tahun 2005 - 2014 selama 9 tahun hampir mencapai miliaran rupiah ternyata tidak masuk Negara atau dengan kata lain ada kebocoran kas Negara dan tentu saja Negara mengalami kerugian .
Informasi data yang dihimpun Newsweek dari Dinas Bina Marga Dan Utilitas tentang ijin pemakaian sementara daerah Milik Jalan ( tanah sempadan ), Kepala Dinas Bina Marga Dan Utilitas menerangkan bahwa ijin berlaku mulai tanggal 29 Desember 2004 - 29 Desember 2005, dengan Nomor surat 593.1/356/436.4.1/2004.
Sampai berita ini dipublikasikan pemilik pertamina dijalan Gresik belum bisa dikonfirmasi dan ditemui. Bersambung ( Ham )