Surabaya
Newsweek- Polemik Penutupan Dolly terus bergulir entah
kapan semua ini bisa menemukan titik kesepakatan
antara warga yang terdampak dengan
Pemkot Surabaya Bahkan Hearing yang digelar di DPRD Kota Surabaya untuk bisa menuai solusi yang bisa dijadikan
jalan kesepakatan kedua belah pihak yang
difasilitasi oleh DPRD Kota Surabaya.
Ironisnya dalam Hearing yang dipimpin oleh H Junaedi sekertaris Komisi
D ternyata tidak dapat menghasilkan tujuan utama Pemkot Surabaya untuk merealisasikan
penutupan Lokalisasi Dolly yang
direncanakan tanggal 18 Juni 2014 belum ada kesepakatan dan kejelasan yang
kongkrit dari Hearing tersebut..
Usut demi usut DPRD Kota Surabaya tidak melanjutkan
Hearing antara Warga terdampak dengan SKPD Pemkot Surabaya, dikarenakan SKPD
terkait yang membidangi penutupan Dolly , disebabkan tidak hadirnya Kepala SKPD
sebagai penentu kesepakatan antara warga
terdampak dengan Pemkot Surabaya .
Dengan tidak Hadirnya Kepala SKPD didalam hearing tersebut tentu saja disoal
oleh DPRD Kota Surabaya terutama Masduki Toha dalam pertemuan Hearing antara
warga terdampak dan SKPD Pemkot Surabaya mengatakan,” rapat tidak bisa di lanjutkan
karena dianggap tidak bisa memberikan keputusan, dan meminta agar rapat ditunda
tetapi harus di yakinkan bahwa di rapat berikutnya bisa menghadirkan para
kepala SKPDnya masing-masing.” Tandas
Masduki.
“bagaimana rapat yang urgent ini bisa
dilanjutkan, lha wong yang hadir hanya para wakil, paling-paling hanya bisa
menjawab akan kami sampikan kepada pimpinan kami, padahal persoalan yang kami
bahas adalah soal deadline Walikota Surabaya terkait penutupan lokalisasi Dolly
dan Jarak tanggal 18 Juni besok itu,” Ujar Masduki..
Masduki Toha juga menambahkan bahwa pihaknya (DPRD Surabaya-red) selama ini tidak pernah di ajak bicara soal rencana penutupan Dolly dan Jarak. “kami dilibatkan pembicaraan soal penutupan lokalisasi Bangunrejo dan Tambak Asri, kami dilibatkan, tetapi kenapa soal Sememi, Dolly dan Jarak kami tidak pernah diajak bicara, dan kami sampaikan disini bahwa selama didewan tidak ada pro dan kontra, kami sebenarnya hanya mau bertanya, setelah dilakukan penutupan, lokasi itu akan dibuat apa,” Tambah Masduki dari politisi PKB .
lain halnya dengan anggota komisi D Fathurrahman asal Politisi FPKS menjelaskan,” siapapun yang waras tentu sepakat dengan penutupan, hanya saja proses, substansi dan tahapannya harus dilalui dengan benar,” ucapnya.
Tentu saja pernyataan Fatkhurrohman yang spontan dikatakan diruang hearing mendapat sanggahan dari salah satu warga yang terdampak,” apa maksud anda mengatakan seperti itu, tolong anda ralat, karena seakan menganggap bahwa kami semua yang datang ini adalah orang-orang yang tidak waras, dan itu tidak pantas diucapkan oleh seorang anggota dewan seperti anda,” sanggahnya.
Untuk menanggapi sanggahan warga yang terdampak Fatkhurrohman segera memberikan penjelasan bahwa dirinya mengutarakan,” kata-kata waras jika penutupan lokalisasi dilakukan melalui proses dan substansi yang benar dan disepakati semua pihak, jika sebaliknya atau tiba-tiba menutup maka itulah yang tidak waras,” Terang Fatkhurrohman.
Di lain pihak warga terdampak yang diwakili oleh Saputra alias Pokemon, menjelaskan,” mereka ( SKPD – Red ) ini tidak menghargai undangan dewan dan kami sebagai rakyat yang sedang membutuhkannya, saya minta kepada dewan untuk memberikan peringatan atau sangsi, jangan hanya bisa menerima gaji saja, tetapi pada saat dituntut pelayanannya terhadap warga malah menghilang,”Jelasnya.( Ham )