Surabaya Newsweek - Balai Kota Surabaya belum lama ini dikunjungi Sebanyak 24 pejabat tingkat
menengah dan tinggi dari 11 negara di Afrika dan Timur Tengah kedatangan mereka
merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia,
Africa and Middle East Technical Cooperation Program on Good Governance
(IAMTCP-GG) yang diselenggarakan pada 19-23 Mei 2014 di Jakarta dan Surabaya.
Negara-negara yang mengirimkan wakilnya di antaranya,
Palestina, Yaman, Sudan, Liberia, Mozambique, dan Gambia. Serta ada pula
Madagaskar, Tunisia, Libya, Irak, dan Mesir. “Forum ini akan fokus pada topik
reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, pemberantasan korupsi, dan
pelibatan masyarakat dalam peningkatan tata kelola pemerintahan,” kata Febri A.
Ruddiyard, Direktur Timteng Kementerian Luar Negeri (kemenlu) RI.
Dia melanjutkan, momen ini dimanfaatkan para peserta sebagai
ajang saling bertukar pengalaman. Di Indonesia, pemerintah daerah dipandang
sebagai ujung tombak implementasi good
governance. Oleh karenanya, delegasi dari Afrika dan Timur Tengah diajak
melihat secara langsung penerapannya di masing-masing kota.
Dikatakan Febri, pemilihan Kota Surabaya dan Walikota Tri
Rismaharini sebagai narasumber berdasarkan seleksi oleh kemenlu dan kementerian
pendayaagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan dan RB).
Hasilnya, Surabaya memang dinilai layak dijadikan lokasi best practice bagi para delegasi.
Pada kesempatan tersebut, Walikota Risma memaparkan hal-hal
apa saja yang sudah ditempuh pemkot demi menyelenggarakan pemerintahan yang
baik. Salah satu caranya yakni dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam
menjalankan seluruh manajemen perkotaan. “Dengan pemanfaatan teknologi, kinerja
pemerintahan kini menjadi lebih efisien secara waktu dan hemat dari segi
anggaran,” ujarnya.
Pengusulan pembangunan pun sekarang diajukan secara
elektronik melalui e-musrenbang. Perhitungan biaya/anggaran juga sangat detail
karena sudah menggunakan sistem e-budgeting. Pun demikian halnya dengan proses
pembayaran transaksi. Walikota mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi pembayaran
proyek secara cash.
Tak hanya dalam sistem keuangan, pemanfaatan teknologi juga
diterapkan di berbagai penjuru kota dalam bentuk pemasangan kamera close-circuit television (CCTV). Menurut
Risma, selain untuk faktor keamanan, pemasangan CCTV juga bertujuan untuk
pengaturan lalu lintas. “Dari segi keamanan kita koordinasi dengan pihak
kepolisian untuk memantau tindak kriminalitas. Sedangkan pengaturan lalu lintas
dioperasikan oleh dinas perhubungan,” papar walikota.
Masih kata Risma, disamping membangun infrastruktur kota,
program pemkot tidak pernah mengabaikan pembangunan sumber daya manusia. Demi
terwujudnya masyarakat yang berkualitas, pemkot membangun sarana untuk
peningkatan kualitas manusia. Sedikitnya 972 perpustakaan dan taman baca sudah
tersebar di seluruh penjuru kota. Ditambah dengan broadband learning center (BLC) di 11 lokasi. Di tempat tersebut
masyarakat dapat menggunakan maupun belajar komputer dan internet secara
gratis.
Pengalokasian 35 persen dari total anggaran APBD Kota
Surabaya untuk pendidikan juga menjadi indikator bahwa Kota Pahlawan serius
bertekad membenahi kualitas sumber daya manusia. Dengan alokasi anggaran
sebesar itu, tak mengherankan jika pendidikan tersedia secara gratis hingga
bangku SMA/SMK.
Paparan walikota ternyata mendapat apresiasi positif dari
para delegasi IAMTCP-GG. Mereka juga memanfaatkan kesempatan ini untuk
bertanya-jawab dengan walikota perempuan pertama di Surabaya. Sejumlah delegasi
terlihat mengajukan pertanyaan terkait program-program Kota Surabaya. Seperti
delegasi Irak yang ingin mengetahui lebih dalam tentang ketahanan pangan, serta
delegasi Mesir yang membuka pembicaraan seputar konsep kerjasama yang diusung
Surabaya dengan kota-kota mitra di luar negeri. ( *** )