Surabaya Newsweek- Belum lama ini
Walikota Surabaya Tri Rismaharini dengan Jajaran Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD)
di Kota Surabaya, menghimbau untuk tidak malas belajar dan sering bertanya
ketika tidak mengetahui tentang sesuatu permasalahan yang berkaitan dengan
kinerjanya. Ini penting agar mereka terhindar dari masalah hukum karena
ketidaktahuan tentang suatu hal. Mereka juga diharap untuk tidak segan turun
langsung ke lokasi guna mengecek progress pengerjaan sebuah proyek sehingga
tahu langsung permasalahannya.
Imbauan dan harapan tersebut
disampaikan langsung oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini di acara penandatanganan
kontrak kinerja dan penetapan kinerja SKPD tahun 2014 di Graha Sawunggaling
gedung Pemerintah Kota Surabaya, Rabu (5/2).
Sebanyak 41 SKPD yang terdiri dari
kepala dinas, kepala badan, kepala bagian dan juga direktur rumah sakit milik
Pemkot Surabaya, sekretaris dewan (Sekwan) serta 31 camat, bergantian melakukan
penandatanganan kontrak kinerja yang disaksikan oleh walikota dan juga
Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan. “Kalau Anda tidak mengerti
atau ragu, tolong bertanya. Teman-teman harus belajar administrasi. Saya pun
belajar, tidak ada yang salah untuk kita belajar, tidak ada yang salah untuk
kita bertanya,” tegas Walikota Risma.
Dijelaskan Walikota Risma, ketika
dirinya memimpin rapat APEKSI beberapa waktu lalu, beberapa kepala daerah di
Indonesia mengeluhkan perihal banyaknya PNS yang enggan menjadi kepala dinas
ataupun kepala bagian. Menurut walikota, keengganan mengisi jabatan kepala
dinas di beberapa daerah tersebut dipicu karena mereka tidak mau berurusan
dengan hukum terkait tanggung jawab mereka pada masalah keuangan. Fakta yang
ada, mereka berurusan dengan hukum bukan hanya karena disengaja, tetapi juga
karena ketidaktahuan mereka aturan dan administrasi. “Saya juga sudah minta ke
Sekkota dan asisten, kalau kita tidak tahu jawabannya tentang sesuatu hal,
tolong ditanya meski kita harus konsultasi ke Jakarta atau ke Perguruan Tinggi.
Saya tidak ingin karena salah administrasi, teman-teman kena dampak,” jelas
Walikota Risma.
Walikota yang masuk nominasi
kepala daerah terbaik di dunia ini menegaskan, jika misalnya ada PNS di
lingkungan Pemkot Surabaya yang secara sengaja (by design) melakukan
penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi, dirinya tidak akan memberikan
pembelaan. Namun, Walikota Risma tidak berharap ada bawahannya yang
terkena masalah hukum karena sesuatu yang tidak disengaja. Karena itu, walikota
meminta pejabat SKPD dan camat agar belajar jika memang tidak tahu. “Saya
bukannya menakuti-nakuti. Tetapi kondisinya sekarang memang beda. Kalau ndak
ngerti tanya, kalau perlu tanya ke KPK. Kalau kita tertib, ndak perlu ada yang
dikhawatirkan,” imbuh walikota.
Walikota perempuan pertama di Kota
Pahlawan ini juga menyarankan agar jajaran kepala SKPD lebih meningkatkan
control pengawasan kepada bawahan. Jika memang ada staf yang kinerjanya kurang,
hendaknya ditegur daripada ewuh pakewuh tetapi di belakang hari justru
berdampak pada pribadi yang bersangkutan, pimpinan dan juga citra buruk Pemkot
Surabaya. Termasuk juga berupaya melakukan pengecekan sendiri terhadap
pekerjaan yang dilakukan oleh staf.
“Kontrol itu bukan berarti ketika
administrasi selesai yah selesai, tidak begitu. Teman-teman harus control
sendiri apa benar kondisi fisik di lapangan, apa benar sudah dikerjakan. Itu
hukumnya wajib. Ojo eman sepatune, ojo eman bensine. Ndak apa-apa baju kotor,
kalau perlu bawa baju ganti,” sambung walikota yang sering blusukan ini.
Walikota Risma tidak sekadar
memberi imbauan untuk melakukan pengecekan di lapangan. Selama menjabat
walikota, dirinya memang rajin melakukan blusukan dengan turun langsung ke
lokasi pengerjaan saluran air, pengerjaan box culvert ataupun di kawasan yang
tergenang air untuk mengecek kondisi yang sebenarnya di lapangan. Yang terpenting sekarang, mari bersama-sama
kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. ( Ham )