Newsweek Online- Akuntabilitas merupakan hal yang
sangat penting dan tidak bisa diabaikan, terlebih dalam konteks melaksanakan
pembangunan. Hal tersebut diungkapkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat
menghadiri Regional Public Sector Conference III di Gramedia Expo, Rabu
(11/12).
Walikota menyatakan, seluruh kepala dinas serta staf di
jajaran Pemkot Surabaya idealnya mendapat pelatihan akuntansi. Hal itu
dimaksudkan agar akurasi dan perhitungan proyek pembangunan tepat sasaran.
Apalagi mengingat jumlah proyek di Surabaya per tahunnya mencapai 23 ribu.
“Untuk itu, kami mendorong seluruh pegawai pemkot yang terkait wajib menjalani
pelatihan khusus akuntansi. Sebab, jika perhitungan tidak tepat maka akan
menimbulkan dampak kerugian pula bagi masyarakat,” kata walikota yang akrab
disapa Risma ini. Bahkan, intensitas pelatihan untuk tahun 2014 bakal
ditingkatkan.
Dalam konferensi yang digelar dalam rangka HUT IAI (Ikatan
Akuntan Indonesia) ke-56 itu, Risma menyebut, usulan pembangunan yang dihimpun
dari masyarakat melalui mekanisme musrenbang elektronik rata-rata sekitar 16
ribu proyek per tahun. Usulan yang diajukan meliputi saluran, perbaikan jalan,
penerangan jalan umum (PJU), dan lain sebagainya.
Menurut mantan kepala Bappeko ini, mengelola ribuan proyek
bukan perkara mudah. Perlu perhitungan dan perencanaan yang dapat dipertanggung
jawabkan. Sehingga ke depan tidak akan merugikan masyarakat. “Nah, di sinilah
pentingnya akuntabilitas yang akurat,” paparnya dihadapan para anggota IAI
se-Indonesia.
Lebih lanjut, walikota menerangkan, proyek pembangunan yang
disetujui langsung masuk sistem e-budgeting pada masing-masing dinas. Sistem
tersebut menggunakan mekanisme elektronik, sehingga detail pengeluaran bisa
terlihat secara rinci. “Semua proses mulai dari awal hingga akhir dilakukan
secara elektroni. Kami sudah tidak menggunakan pembayaran cash lagi,” terangnya.
Sistem elektronik, di sisi lain juga sudah merambah ke sektor
perizinan. Pemkot Surabaya kini mulai menghapus sistem pengurusan perizinan
manual dan menggantinya dengan sistem online yang dikenal dengan Surabaya
Single Window (SSW). Walikota mengatakan, tingginya jumlah perizinan yang
diajukan di Kota Pahlawan, yakni rata-rata per hari mencapai 500 perizinan,
membuat pemkot harus berhati-hati dalam memproses pengajuan izin.
“Memang pemkot lebih mempermudah mekanisme pengajuan izin,
tapi di satu sisi kami juga harus cermat supaya izin yang dikeluarkan bisa
dipertanggung jawabkan. Sebab, jika tidak demikian, bisa tersandung masalah
hukum,” ujar Risma yang namanya sempat masuk nominasi walikota terbaik dunia
ini.
Terbaru, Risma membeberkan bahwa
pemkot bekerja sama dengan Dirjen Pajak siap menjalankan e-Audit. Dengan
e-Audit, besaran pajak yang dipungut pemkot serta alurnya bisa langsung
diketahui.