Surabaya Newsweek- Untuk
menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan baik masalah gesekan pendapat atau salah
persepsi dari partai politik terkait dana Banpol Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat (Bakesbang Linmas) Pemkot Surabaya
mengundang perwakilan dari 10
partai politik (Parpol) yang mendapatkan dana bantuan politik (Banpol) 2012,
Selasa (7/5). Kehadiran 10 perwakilan Parpol tersebut terkait penyampaian
laporan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran
dana bantuan keuangan Parpol yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2012 kota
Surabaya oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Timur.
Kepala Bakesbang Linmas Pemkot Surabaya, Soemarno mengatakan, “ berdasarkan
hasil audit dari BPK, laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan untuk
kesepuluh Parpol peserta Pemilu 2009 tersebut semuanya clear. Kesepuluh Parpol
tersebut yakni Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera,
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Partai Damai Sejahtera, Partai Gerindra,
Partai Amanat Nasional, Partai Persatua Pembangunan dan Partai Kebangkitan
Nasional Ulama.
“Penyampaian laporannya nggak ada masalah. Semua sudah clear,
bisa terima, dan dalam batas kewajaran karena memang Parpol kan auditnya sesuai
dengan usulan, usulan sesuai dengan perolehan suara, kemudian dialokasikan
untuk apa. Hasil audit itu harus sama untuk usulan itu,” terang Soemarno sesuai
rapat.
Turunnya hasil audit BPK tersebut juga menjadi pijakan Bakesbang
Linmas terkait pengajuan dana bantuan keuangan Parpol untuk tahun 2013. Meski,
ada beberapa Parpol yang sudah mengajukan dana bantuan yang acapkali disebut
dana bantuan politik (Banpol) ini, sebelum hasil audit BPK turun.
“Kalau toh belum diaudit, kita belum tahu dia bisa
mempertanggungjawabkan sesuai proposal apa nggak, jadi saya harus koordinasi
dengan BPK. Kalau sudah kan kelihatan bahwa dia sudah diaudit sehingga dia
memiliki kesempatan dan diberikan hak untuk mengajukan Banpol 2013.
Ada tiga Parpol yang sudah mengajukan ketika hasil audit belum turun,” sambung
Soemarno.
Dijelaskan pria yang sudah kenyang pengalaman memimpin Bakesbang
Linmas ini, tiga Parpol yang sudah mengajukan dana Banpol yakni Partai
Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP). Sementara Parpol lainnya seperto Partai Amanat Nasional
(PAN), Partai Golkar dan Partai Damai Sejahtera (PDS), segera akan mengajukan.
“Sudah tiga yang mengajukan Banpol 2013, yakni PD, Gerindra dan
PPP, mungkin dalam satu dua hari ini sudah cair. Lainnya menyusul. Sebetulnya
tidak ada kesulitan bagi Parpol untuk mengajukan karena kan setiap tahun ini
dilakukan. Mungkin karena kesibukan administrasi internal,” sambung dia.
Kepala Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Eka Aprilia
mengatakan, tidak ada masalah dengan hasil audit BPK terhadap
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan kepada
partainya. “Tidak ada masalah, semuanya jelas,” ujarnya.
Untuk tahun 2013, Soemarno menyebut bahwa penggunaan dana
bantuan keuangan untuk masing-masing Parpol, akan lebih ketat dari sebelumnya.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang bantuan keuangan kepada partai
politik, ada perubahan mendasar bahwa terhitung mulai tahun anggaran 2013,
penggunaan bantuan keuangan kepada Parpol digunakan untuk melaksanakan
pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat paling sedikit 60 persen.
“Sementara yang 40 persen untuk kegiatan operasional sekretariat,” ujar Soemarno.
Untuk dana bantuan keuangan kepada masing-masing Parpol merujuk
hasil Pemilu 2009, Partai Demokrat (PD) mendapatkan jumlah terbesar yang
dihitung berdasarkan jumlah suara. Per suara dikalikan Rp 726,05. PD dengan
perolehan suara sebesar 311.792, mendapat Banpol Rp 226.376.582 yang dibulatkan
menjadi Rp 226.376.000. Untuk pendidikan politik, PD berarti harus
mengalokasikan dana sebesar Rp 135.825.600. Posisi kedua ditempati PDI
Perjuangan yang meraih suara 189.010 dan mendapatkan Banpol Rp 137.230.00.
Adapun Parpol yang mendapatkan Banpol paling sedikit adalah Partai Kebangkitan
Nasional Ulama (PKNU). PKNU dengan raihan 23.686 suara, mendapatkan dana Banpol
sebesar Rp 17.197.000
( Ham )